Skip to main content

Antisipasi Hal Serupa, DPC Gerindra Awasi Kinerja 5 Kadernya yang Duduk di Legilatif

SURABAYA (Mediabidik) – Penangkapan Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki oleh KPK beberapa waktu lalu, membuat khawatir DPC Partai Gerindra Surabaya untuk lebih intens mengawasi 5 kadernya yang duduk dilembaga legislatife Surabaya agar tidak tersangkut kasus serupa.

5 orang kader Partai Gerindra Surabaya tersebut, yaitu BF Sutadi, Ketua Fraksi Gerindra (Anggota Komisi D), Dharmawan (Wakil Ketua DPRD), Lutfiyah(Anggota Komisi A), Rio Pattiselano (Anggota Komisi B) dan Endi Suhadi (Anggota Komisi C).

Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya, A. Hermas Thony, saat ditemui digedung DPRD kota Surabaya, Kamis (8/6/2017) sore, menyatakan, kiprah ke 5 kader partai Gerindra, selama 3 tahun lebih menjabat sebagai wakil rakyat, dinilai masih landai-landai saja, kurang maksimal, bahkan  cenderung pasif.

Kami dari partai harus kritis, melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus. Langkah ini kami lakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai gerindra  dan membantu menyelesaikan  masalah-masalah yg dihadapi oleh masyarakat Surabaya secara lebih kongkrit, tidak hanya wacana saja.

Anggota Fraksi Gerindra jangan sampai ikut-ikutan digelari rakyat hanya berorientasi pada kinerja dengan potret 4-D (datang, duduk, diam, duit), tapi harus berjuang dan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Kami ingin mereka membuat laporan tentang kinerja mereka kepada masyarakat, tidak hanya disampaikan melalui forum jasmas saja, tetapi juga melalui media.

"Dipemberitaan media massa, 5 orang ini, jarang memberikan komentar soal pengawasan terhadap kinerja dinas. Apalagi melakukan kontrol dengan turun kelapangan. Ini justru menjadi pertanyaan," ungkap AH Thony.

Banyak problem di kota ini yang perlu disoroti dan di awasi pengerjaannya. Bahkan banyak proyek-proyek fisik serta kegiatan sosial di dinas-dinas yang harus mendapat pengawalan penggunaan anggarannya secara detail. 

"Saya rasa mereka 'adem ayem' dan terkesan diam – diam saja. Ada apa ini. Jangan sampai nanti, tahu-tahu muncul masalah hukum yang mencoreng nama partai," tandasnya.

AH Thony menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Kiprah mereka sangat diperlukan untuk mempertanggung jawabkan kinerja partai terhadap para konstituens dan pendukung partai.

"Kita punya tanggung jawab kepada para pendukung partai. Untuk itu dalam waktu dekat ini, kita akan evaluasi kinerja para kader partai yang duduk dilembaga legislative," pungkas Thony.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni