Skip to main content

Antisipasi Hal Serupa, DPC Gerindra Awasi Kinerja 5 Kadernya yang Duduk di Legilatif

SURABAYA (Mediabidik) – Penangkapan Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki oleh KPK beberapa waktu lalu, membuat khawatir DPC Partai Gerindra Surabaya untuk lebih intens mengawasi 5 kadernya yang duduk dilembaga legislatife Surabaya agar tidak tersangkut kasus serupa.

5 orang kader Partai Gerindra Surabaya tersebut, yaitu BF Sutadi, Ketua Fraksi Gerindra (Anggota Komisi D), Dharmawan (Wakil Ketua DPRD), Lutfiyah(Anggota Komisi A), Rio Pattiselano (Anggota Komisi B) dan Endi Suhadi (Anggota Komisi C).

Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya, A. Hermas Thony, saat ditemui digedung DPRD kota Surabaya, Kamis (8/6/2017) sore, menyatakan, kiprah ke 5 kader partai Gerindra, selama 3 tahun lebih menjabat sebagai wakil rakyat, dinilai masih landai-landai saja, kurang maksimal, bahkan  cenderung pasif.

Kami dari partai harus kritis, melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus. Langkah ini kami lakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai gerindra  dan membantu menyelesaikan  masalah-masalah yg dihadapi oleh masyarakat Surabaya secara lebih kongkrit, tidak hanya wacana saja.

Anggota Fraksi Gerindra jangan sampai ikut-ikutan digelari rakyat hanya berorientasi pada kinerja dengan potret 4-D (datang, duduk, diam, duit), tapi harus berjuang dan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Kami ingin mereka membuat laporan tentang kinerja mereka kepada masyarakat, tidak hanya disampaikan melalui forum jasmas saja, tetapi juga melalui media.

"Dipemberitaan media massa, 5 orang ini, jarang memberikan komentar soal pengawasan terhadap kinerja dinas. Apalagi melakukan kontrol dengan turun kelapangan. Ini justru menjadi pertanyaan," ungkap AH Thony.

Banyak problem di kota ini yang perlu disoroti dan di awasi pengerjaannya. Bahkan banyak proyek-proyek fisik serta kegiatan sosial di dinas-dinas yang harus mendapat pengawalan penggunaan anggarannya secara detail. 

"Saya rasa mereka 'adem ayem' dan terkesan diam – diam saja. Ada apa ini. Jangan sampai nanti, tahu-tahu muncul masalah hukum yang mencoreng nama partai," tandasnya.

AH Thony menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Kiprah mereka sangat diperlukan untuk mempertanggung jawabkan kinerja partai terhadap para konstituens dan pendukung partai.

"Kita punya tanggung jawab kepada para pendukung partai. Untuk itu dalam waktu dekat ini, kita akan evaluasi kinerja para kader partai yang duduk dilembaga legislative," pungkas Thony.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama