Fraksi PKB dan IMM Surabaya Tolak Penurunan Tarif Pajak Hiburan

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana pemkot Surabaya untuk menurunkan tarif pajak hiburan akan menuai protes dari berbagai kalangan. Salah satunya anggota Pansus Raperda Pajak Daerah dari unsur PKB, Minun Latif, memastikan bakal menolak usulan pemkot Surabaya untuk menurunkan tarif Pajak Hiburan. Dia menegaskan usulan Pemkot tersebut bisa memicu masalah sosial.

"Kalau soal tarif pajak Hiburan ya setidaknya tetap, tidak bisa turun. Bahkan, kalau saya lebih baik jika dinaikkan, bila yang diincar adalah kenaikan PAD," ujar Minun, Selasa (6/6).

Pasalnya raperda Pajak Daerah yang saat ini dibahas oleh Pansus yang terdiri dari anggota Komisi A merupakan perubahan atas Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Menurut Minun jika tarif pajak hiburan diturunkan, di mana di dalamnya termasuk pajak Rumah Hiburan Umum (RHU), akan memicu masalah sosial yang selama ini dihindari dengan besarnya pajak hiburan dalam Perda sebelumnya.

"Pajak Hiburan itu dibuat besar memang untuk menjadi barter agar tidak banyak masalah sosial yang terjadi sebagai dampak negatifnya," terang Minun.

Namun demikian Minun mengakui sampai dengan tahap pembahasan kali ini. Pansus belum sampai pada pembahasan Pajak Hiburan yang sempat menjadi heboh saat usulannya disampaikan ke legislatif sebulan lalu.

"Pembahasan di Pansus memang belum sampai ke Pajak Hiburan, kami masih membahas sampai pajak Reklame," terang Minun.

Sementara itu, salah satu organisasi masyarakat yang menolak rencana penurunan tarif pajak hiburan adalah Ikatan mahasiswa Muhamadiyah Surabaya. Dalam pernyataan sikapnya yang dirilis dalam web resmi immsurabaya.or.id, IMM menyebut menolak rencana penurunan tarif pajak hiburan dan RHU di kota Surabaya.

IMM Surabaya juga meminta agar pemkot Surabaya melakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tempat-tempat hiburan. Selain itu meminta agar Pemkot Surabaya hanya mengalokasikan dana APBD dari pajak hiburan untuk anggaran infrastruktur saja dan bukan untuk anggaran yang bersifat pembangunan kemasyarakatan.(pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog