Skip to main content

Pemkot Jalin Mou dengan PT PDS, Guna Menyerap Tenaga Kerja

SURABAYA (Media Bidik) – Penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja di Surabaya antara Walikota Surabaya Tri Risma Harini dan Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) Gugus Wijanarko di Balai kota Surabaya, Senin (12/6). Kerjasama tersebut bertujuan untuk membukakan peluang bagi warga kota Surabaya yang memiliki keterampilan dan kompetensi, untuk bekerja di PT Pelindo Daya Sejahtera.

Ikut hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut, Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara beserta jajarannya. Juga Asisten II Sekkota Surabaya, M.Taswin dan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo.

Adapun bentuk dari kerja sama ini, Pemkot melalui Dinas Sosial Kota Surabaya akan menyalurkan tenaga kerja terpilih agar dapat mengikuti seleksi penerimaan kerja di PT PDS yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III (Persero). Serta, dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang diadakan Pemkot Surabaya.   

Dirut Pelindo III, Ari Askhara mengatakan, selama ini Pelindo III telah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Khusus untuk penandatanganan kerja sama ini, concern nya adalah perihal penyiapan tenaga kerja untuk operasional di Pelindo III. Output nya adalah demi memenuhi apa yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN. Diantaranya agar arus barang semakin cepat dan juga cost efficiency. 

"Target kerja sama ini adalah peningkatan tenaga kerja. Selain memberikan bantuan keterampilan, juga bisa menerima sebagai pegawai. Khususnya tidak hanya berfokus pada kawasan kita, tetapi akan keluar dari kawasan Pelindo. Jadi butuh lebih banyak (tenaga kerja)," jelas Ari.

Terkait berapa banyak kebutuhan Pelindo pada tenaga kerja, Ari menyebut belum bisa menyampaikan karena business plan nya sedang dibuat. Tetapi dia menyebut jumlahnya besar. "Kalau kami perlunya banyak. Tergantung berapa warga Surabaya yang bisa karena kami punya kualifikasi sendiri," sambung dia.

Ini bukan kali pertama, Pemkot Surabaya membukakan peluang bagi warganya untuk bisa bekerja setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas dan sederajad. April lalu, sebanyak 24 anak-anak Surabaya telah diterima bekerja di PT GMF (Garuda Maintenance Facility). Itu merupakan salah satu dari program beasiswa yang diberikan Pemkot bagi mereka yang punya kompetensi tetapi berasal dari keluarga kurang mampu.

"Jadi anak-anak yang lulus SMA/SMK, kalau nggak mampu kuliah bisa langsung bekerja. Dan Alhamdulillah Pelindo bisa membantu. Beberapa anak Surabaya juga sudah ada yang bekerja di anak perusahaan nya Pelindo. Ini anak-anak yang di GMF, sudah satu bulan bekerja dan terima gaji," ujar Wali Kota Tri Rismaharini.

Nantinya, jelas wali kota, Pemkot melalui Dinas Sosial akan melakukan outreach untuk mengetahui keinginan dari anak-anak yang memiliki minat bekerja di anak perusahaan Pelindo III tersebut. "Jadi kalau ada anak yang mau, kita tanya dulu ingin nya apa," sambung wali kota. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...