Komisi D Jatim Pastikan H-7, Jalan Provinsi dan Nasional Siap Dilalui Arus Mudik

SURABAYA (Media Bidik) - Komisi D DPRD Jatim memastikan H-7 atau tepatnya 30 Juni 2016, persoalan jalan Provinsi dibawah naungan Dinas PU Bina Marga Jatim dan Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN V) sudah selesai. Hal ini merupakan hasil pertemuan dengan Dirjen PU Bina Marga pusat beberapa waktu lalu.

Seperti yang dikatakan Abdul Halim SH Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Dirjen PU Bina Marga di Jakarta beberapa waktu lalu bersama BBPJN V dipastikan jika H-7 seluruh pengerjaan jalan Nasional di Jatim sepanjang 2.834 km sudah selesai semua. Mulai dari pemeliharaan.hingga pengerasan jalan dipastikan sudah usai. khusus jalan Nasional dari Kediri hingga Lumajang yang selama ini kondisinya rusak parah kini sudah selesai diperbaiki.

"Yang pasti H-7 seluruh ruas jalan baik Nasional maupun Provinsi sudah selesai semua.dan diharapkan arus mudik berjalan lancar. Apalagi Kementerian Perhubungan, minta dalam arus mudik harus Zero Incident," papar politisi asal Gerindra Jatim saat diklarifikasi via ponselnya, Selasa (14/6).

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini juga menambahkan seiring dengan adanya larangan mobil kelas berat keluar menjelang arus mudik, maka semua ruas jalan Nasional dan Jatim dijamin sudah selesai. Karenanya Komisi D Jatim akan terus mengikuti perkembangan perbaikan jalan di Jatim sampai H-7 sebagaimana sudah menjadi kesepakatan bersama, sebelum arus mudik berlangsung. Hal ini sebagai antisipasi agar jumlah kecelakaan saat mudik lebaran dapat ditekan sekecil mungkin yang disebabkan dengan kondisi jalan yang ada.

Untuk itu, pihak Komisi D mengapresiasi kesiapaan PU Bina Marga Jatim yang sudah mengantisipasi lebih dulu dengan melakukan pengadaan aspal dan bahan-bahan yang digunakan untuk pemeliharaan jalan. Maka ketika hujan turun beberapa waktu lalu, pengerjaan pemeliharaanpun tidaklah terganggu, tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog