Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Jalan Antar Desa

Drs.Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Selama ini Indrastruktur jalan antar desa di Jawa Timur sepertinya di anak tirikan oleh Pemerintah, pasalnya secara fakta dilapangan ternya masih banyak jalan antar desa yang rusak tanpa ada perhatian yang serius dari Pemerintah setempat.

Menurut Drs.Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan melihat selama ini pemerintah melalui dinas terkait  sepertinya kurang memliki anggaran yang cukup dalam memperbaiki jalan-jalan yang ad di pedesaan  atau apakah Pemerintah memang tak serius menanganinya.

" Jujur saya merasa miris ketika melihat jalan yang ada di pedesaan banyak yang rusak seperti yang ada di daerah Kabupaten Malang tepatnya di Desa Kampung Baru Punjobo, kecamatan Wonosari, karena ketika kita lewat disana akan dipastikan harus berhati-hati sekali, selain jalan berlubang kondisi jalan juga membayakan," ucap Sugeng saat di temui diruang kerjanya, Senin (20/6).

Politisi asal PDIP Jatim ini juga merasa prihatin ketika pemerintah setempat tak memliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki Infrastruktur jalan yang rusak di desa yang semestinya masuk tanggungjawab Pemerintah setempat.

Namun, lanjut Sugeng, dirinya melalui Komisi DDPRD Jatim  tetap mendorong agar dinas terkait untuk tetap melakukan tugasnya secara maksimal apapun caranya, sebab Infrastruktur jalan antar desa juga perlu perhatian yang serius dari pemerintah setempat.
    
Jika Pemerintah tak cukup anggaran untuk perbaikan jalan antar desa, saya harapkan bisa melalui pola kemitraan yang dananya dari swadaya masyarakat. " Perlu saya tegaskan sekali lagi, untuk desa Wonosari yang ada di kabupaten Malang  akan saya upayakan bagaimanapun caranya jalan yang ada didaerah tersebut bisa di perbaiki, karena saya sendiri asli Malang, kan saya harus memperjuangkan konstituen yang ada di Kabupaten Malang tersebut," Harapnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni