Skip to main content

Bank Jatim Resmi Lakukan Spin Off Tahun 2016

SURABAYA (Media Bidik) – Hasil pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi C DPRD Jatim dan PT Bank Jatim yang dilakukan pada hari Senin (27/6) akhirnya disepakati agar spin off  Syariah dilakukan pada tahun 2016 ini. Namun dengan catatan  modal awal  Rp500 miliar.

Hal itu disampaikan Irwan Setiawan Anggota Komisi C DPRD Jatim yang menangani tentang Keuangan menegaskan  sejak awal pihaknya memberikan apresiasi terhadap rencana percepatan spin off Bank Jatim syariah pada tahun 2016. Karenanya, Bank jatim sudah siapkan dana Rp500 miliar  untuk proses spin off Bank jatim syariah.

"Dengan dana Rp500 miliar tersebut maka Bank Jatim syariah masuk skema buku I. Menurut OJK sementara cukup buku I dulu sebagai take off. Namun ada  kekhawatiran proses spin off Bank Jatim syariah akan berdampak kepada penurunan CAR Bank Jatim antara 3-4 persen dan ini harus diantisipasi,"tegas Irwan saat ditemui di DPW PKS Jatim,Selasa (28/6).

Akan tetapi mendapat tantangan seperti itu,  pihak Bank Jatim sudah menyiapkan skema revaluasi aset. Sehingga CAR Bank Jatim dipastikan masih tetap stabil.  Kekhawatiran lainnya perkembangan Bank Jatim syariah pasca spin off tidak dapat beroperasi maksimal,. Karena terkendala modal yang minim.
    
" Oleh karena itu, analisa investasi menjadi penting untuk menjawab kekhawatiran tersebut. Laba UUS per tahun ini senilai Rp1.8 miliar  yang disampaikan oleh Bank Jatim bisa menjadi modal awal utk menjawab kekhawatiran tersebut,"lanjut Irwan.
    
Disisi lain, peran pemerintah provinsi didorong untuk menyiapkan langkah langkah untuk memayungi Bank Jatim syariah pasca spin off.  Salah satu upaya tersebut,maka itu  Pemprov harus segera merancang raperda Bank Jatim syariah sebagai BUMD baru di Jawa Timur. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni