Skip to main content

DPRD Jatim Dorong Pemprov Buat Raperda Penggelolahan Zakat

Moch Eksan Anggota Komisi E Jatim
SURABAYA (Media Bidik) - Agar pembagian zakat dapat tertata dan tepat sasaran. DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim agar membuat Raperda pengelolaan zakat. Dengan adanya perda nantinya pembayaran zakat langsung dengan sistem potong gaji PNS sebesar 2,5 %, sehingga potensi zakat mal di Jatim mencapai Rp 300 miliar.
       
"Total gaji untuk PNS di Jatim jika diasumsikan bisa mencapai Rp 12 triliun. Jika dimanfaatkan dan dikelola betul, potensi zakat mal 2,5 persennya mencapai Rp 300 miliar," Ucap Moch Eksan, Selasa  (28/6).
     
Politisi Partai Nasdem Jatim menegaskan bahwa, Jika masyarakat mau ikut membayar zakat untuk harta benda, maka potensinya lebih besar lagi. Nantinya uang dari zakat mal tersebut dapat diberikan kepada masayarakat yang berhak, baik berupa beras atau uang.
      
Eksan yang duduk di Komisi E DPRD Jatim juga menjelaskan, Jatim merupakan basis Nadhliyin sehingga potensi zakat sangat besar, maka tidak salah dibuatkan Raperda Pengelolaan Zakat. Mengingat secara nasional sudah ada cantolan hukumnya yakni undang-undang.
    
"Saya kira tidak menyalahi tata hukum karena nasional sudah ada Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Maka Jatim bisa tindak lanjuti dengan buat Raperda," jelasnya.
    
Sehingga dengan adanya regulasi, pengelolaan zakat dapat optimal untuk kemaslahatan masyarakat kurang mampu. Dengan membayar zakat, pihak yang bersangkutan mendapat keberkahan dari rizki yang didapatkan. Selain itu juga dapat menumbuhkan keberkahan untuk rezeki yang akan datang.(rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni