Skip to main content

Pemprov Jawa Timur Raih Predikat WTP Tahun 2015

SURABAYA (Media Bidik) - Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jatim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Penghargaan WTP ini langsung diberikan BPK yang diwakili oleh anggota Komisi V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, diterima langsung Gubernur Jawa Timur, Soekarwo beserta pimpinan DPRD Jatim, Senin (13/6).

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pemberian opini WTP ini adalah cerminan akutanbilitas baik yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yaitu telah menerapkan sistem akuntasinnya berbasis akrual, dan dari akutanbilitas yang baik dengan berbasis akrual ini merupakan modal yang cukup menghasilkan kinerja yang baik.

" Ingat dasar utama pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan daerah adalah kewajaran penyajian pos - pos laporan keuangan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Kewajaran disini bukan kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran atas hal - hal yang material atau signifikan atas penyajian laporan,"ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki beberapa hal  Pertama yaitu, mengoptimalkan kualitas personil yang menangani fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kedua yaitu, meningkatkan pengendalian penyaluran dana hibah kepada lembaga, kelompok, organisasi, dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Ketiga yaitu meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan Perguruan Tinggi Negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi. Untuk temuan perbaikan ini pihaknya mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera mlelakukan langkah perbaikan selama 60 hari.

Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, "Alhamdulillah Pemerintah Provinsi dapat WTP dari BPK RI, dan penghargaan WTP ini juga bantuan dari teman media yang selalu memberikan pemberitaan positif terhadap kinerja dan keuangan pemerintah provinsi Jatim," ujar pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo tersebut saat  ditemui usai rapat paripurna.(rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more