Skip to main content

Benjamin : Kurikulum tak Baku, Pemicu Hasil Unas Anjlok

Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Benjamin Kristianto,MarsSURABAYA (Media Bidik) – Menurunnya nilai hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) baik tingkat  SMP maupun SMA, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan di Jawa Timur, pasalnya sejak berlakunya kurikulum K13 yang setiap tahun berganti kurikulum membuat banyak siswa yang kurang menguasai kurikulun yang ada, belum lagi ujian nasional yang memakai berbasis komputer.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Benjamin Kristianto,Mars mengatakan seharusnya Pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan kurikulum yang setiap tahun berubah, hal ini disamping memakan anggaran banyak, para pelajar juga kurang bisa menguasai materi  pelajaran yang ada di kurikulum tersebut.

" Kita lihat saja ketika kurikulum memakai KTSP yang notabene kurikulum tersebut bisa dipakai hingga 6 tahun, hasil Ujian Nasional selalu diraih  siswa dengan hasil yang memuaskan," terang dr.Beny saat ditemui diruang kerjanya.
      
Belum lagi  rencana Pemerintah yang juga akan menerapkan Ujian tingkat SD juga menggunakan ujian berbasis komputer, dan ini akan membebankan  peserta Unas."Jangan terburu-buru melanjutkan UNBK untuk tingkat SD. Kita harus evaluasi dulu pelaksanaan UNBK SMP maupun SMA/SMK tahun ini. Banyak hal yang harus dibenahi. Jangan menambah beban lagi pada siswa," tegas Politisi asal Partai Gerindra Jatim.

Mantan Direktur Rumah Sakit ternama di Surabaya ini juga mendesak  pihak-pihak terkait harus menuntaskan persoalan-persoalan yang mengganjal pelaksanaan UNBK SMP dan SMA/SMK. Sebab diantara persoalan itu adalah ketersediaan komputer di setiap sekolah yang sebenarnya belum mencukupi.

Sedangkan terkait nilai yang jeblok, Benjamin menekankan,bahwa salah satunya karena kurikulum yang digunakan selama ini tidak pernah baku. Setiap tahun kurikulum berganti, ini bisa menjadi pemicu turunnya nilai UNBK.

"Kalau membuat kurikulum itu yang baku. Jangan karena ganti Menteri terus ganti kurikulum. Seperti saat ini antara K13 (kurikulum 2013 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006. Ini saja masih belum menyeluruh. Buat kurikulum itu yang jangka panjang," pinta Benjamin.

Maka itu Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan mendesak supaya  metode pendidikan harus dibuat standar baku tanpa memandang siapa menterinya. Karena pergantian kurikulum itu tidak hanya membingungkan siswa, tapi juga para guru.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni