Skip to main content

Gubernur Sukarwo Minta Spin off Bank Jatim Ditunda

SURABAYA (Media Bidik) - Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan agar spin off Unit Syariah Bank Jatim ditunda karena masih ada beberapa kendala. Beberapa hal harus diselesaikan lebih dulu antara lain dana penyertaan modal untuk berdiri sendiri Bank Jatim Syariah dan peraturan lain
       
"Spin off mungkin masih kita diskusikan. Tapi mungkin ditunda 2017 karena beberapa persyaratan belum dipenuhi," kata Soekarwo, di sela-sela acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Jatim, kemarin.
      
Soekarwo menambahkan, alasan penundaan pemisahan bank milik pemerintah Provinsi Jawa timur itu juga karena APBD Jatim tahun 2016 mengalami minus Rp1,5 triliiun. Ini menyebabkan APBD untuk penyertaan modal spin off tak mencukupi. "Kita minta penundaan, karena sudah minus Rp1,5 triliun. Belum lagi untuk cicilan (anggaran) pemilihan gubernur," tandasnya.
       
Sementara itu, terkait spin off ini, Direktur Utama Bank Jatim R Suroso menyatakan pihaknya akan mengacu pada keinginan para pemegang saham. "Kapan pemegang saham mau (spin off), maka akan kita laksanakan. Sekarang pun, sebenarnya kita sudah melayani karena sudah ada Unit Syariah," kata Suroso.
       
Ia menambahkan, untuk jajaran direksi Bank Jatim Syariah, kata Suroso, nantinya bisa diisi orang luar ataupun orang dalam. "Jajaran direksi ini memerlukan orang-orang profesional dibidangnya. Sehingga nanti sudah menjadi BUMD, Bank Jatim Syariah harus profit," imbuhnya. Untuk kelanjutan spin off, akan dibicarakan lagi dengan Komisi C DPRD Jatim, Pemrov Jatim, serta Otoritas Jasa Keungan (OJK).
      
Sementara itu, dalam RUPSLB, juga memutuskan pengembalian dana Sinoman tahun buku 2015 ke cadangan umum, juga melakukan perubahan peraturan dana pensiun (PDP),  RUPSLB juga memutuskan pendirian dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti. Selain itu, juga disepakati penggantian anggota dewan komisaris dari Hadi Sukrianto sebagai komisaris independen, digantikan oleh Rudi Purwono.
      
Suroso juga menjelaskan kinerja Bank Jatim. Selama periode Mei 2016, Bank Jatim mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan total aset sebesar Rp52,69 triliun atau mengalami kenaikan sebanyak 10%.
      
Penyaluran kredit juga mengalami kenaikan sebesar 5,85% atau Rp29,13 triliun. Laba sebelum pajak juga mengalami kenaikan sebesar 13,02% atau Rp675,16 miliar, dengan laba bersih Rp477,21 miliar. Sedangkan rasio keuangan pada Mei 2016 tumbuh di atas rata-rata benchmark antara lain Return Of Equity (ROE) Mengalami peningkatan sebesar 21,44 persen.
     
Bank Jatim juga mampu meningkatkan efisiensi sebanyak 69,19%. Ia juga menegaskan bahwa penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, seperti yang dilakukan pada awal Mei 2016, di antaranya, pemberian bantuan pembinaan olah raga bagi atlet voli di kantor pusat, mengadakan kegiatan khitan massal dan pemberian 1 unit mobil ambulans ke PMI Sampang. Kemudian, pembangunan 16 unit RTLH, pemberian 800 paket sembako di kantor cabang Tuban dan pemberian beasiswa kepada 125 mahasiswa Universitas Madura. Di samping itu, Bank Jatim juga meraih 6 penghargaan bergengsi di tingkat nasional. (rofik)

  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni