Komisi B Jatim Minta Ketua APGI Jatim Tekan Harga Gula Setelah Proses Lelang

rapat internal antara Komisi B dengan ketua APGI Jatim

SURABAYA (Media Bidik) – Terkait harga gula jelang Ramadhan yang terus meroket tanpa penekanan dari pihak yang terkait, terutama Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia (APGI) Jatim mendapat perhatian dari wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perkonomian.

Hal itu dikatakan Drs.H.Subianto,MM Anggota Komisi B Jatim mengatakan, seharusnya para pengusaha gula yang tergabung dalam APGI bisa menekan harga gula setelah adanya pelaksanaan lelang gula dari pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 3 juni mendatang.

" Komisi B DPRD Jatim berharap agar para pengusaha gula di Jatim dapat menurunkan harga hingga Rp 12 ribu/Kg setelah proses pelelangan sebab hingga kini harga gula sudah tembus Rp 16 ribu/Kg di pasaran," tegas Politisi Partai Demokrat Jatim saat bertandang ke Pengusaha Hula Indonesia di jalan Margomulyo Surabaya,Rabu (1/6).

Sementara itu Ketua APGI Jatim Piko Njoto Setiadi mengatakan, pihaknya siap membantu dan mendukung pemerintah dalam menurunkan gula, asalkan dari pihak petani gula juga mau menurunkan harga jualnya, serta pihaknya juga meminta pemerintah pusat agar menghapus soal gula yang ber Standar Nasional Indonesia ( SNI) dari pihak Kementrian Pertanian.

"Kalau petani gula menjual Rp 13 ribu/kg, terpaksa kami menjual diatas harga petani, namun kalau petani jualnya turun otomatis kami sanggup menurunkan harga gula dipasaran, asalkan pemerintah harus merubah sistem lelang yang dianggapnya proses terlalu lama," tegasnya.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog