Skip to main content

Komisi B Jatim Desak Dinas Peternakan Suplai Hewan Sapi

H.Moh.Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Harapan Pemerintah supaya harga daging sapi di pasaran dijual dengan harga Rp 80 ribu hanya sekedar harapan belaka, pasalnya hingga saat ini  harga daging sapi di pasaran masih tembus di atas harga Rp 120 ribu, itu artinya upaya pemerintah untuk menstabilkan harga daging dipasaran hanya sekedar ucapan tanpa ada pembuktian.

Menurut H.Moh.Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perkonomian memandang bahwa masih tingginya harga daging sapi dipasaran dikarenakan pemerintah kurang gencar mengadakan operasi pasar ke pedagang sapi, sebab hal ini sering kali dimanfaatkan bagi pedagang sapi ketika jelang moment-moment tertentu untuk menjual daging sapi seenaknya.  Sehingga  harga daging sapi yang diharapkan bisa ditekan pada bulan Ramadhan dan lebaran bisa turun tidak terbukti.

" Pemerintah harus membuktikan bahwa daging sapi di Indonesia mengalami surplus, sehingga hal ini diharapkan bisa menekan harga daging sapi dipasaran bisa terjangkau seperti harapan, yakni Rp 80 ribu/Kg," jelas pria yang akrab dipanggil Lutfi tersebut, Rabu (8/6).

Politisi dari Fraksi PAN DPRD Jatim ini juga meminta Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Peternakan Jawa Timur agar menambah hewan sapi ke Jawa Timur, karena sepertinya data yang ada di Dinas Peternakan Jatim terkait surplus daging sapi ternyata digunakan untuk konsumsi di hotel-hotel.

" Karena itu Komisi B DPRD Jatim Mendesak agar Dinas Peternakan segera menambah atau mensuplai hewan sapi ke Jawa Timur agar daging sapi nantinya cukup tersedia bagi masyarakat, sehingga tidak mengalami kekurangan dipasaran yang bisa menyebabkan mahalnya daging sapi," harap Lutfi yang maju dari Dapil  Surabaya dan Sidoarjo tersebut.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah