Skip to main content

Komisi B Jatim Desak Dinas Peternakan Suplai Hewan Sapi

H.Moh.Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Harapan Pemerintah supaya harga daging sapi di pasaran dijual dengan harga Rp 80 ribu hanya sekedar harapan belaka, pasalnya hingga saat ini  harga daging sapi di pasaran masih tembus di atas harga Rp 120 ribu, itu artinya upaya pemerintah untuk menstabilkan harga daging dipasaran hanya sekedar ucapan tanpa ada pembuktian.

Menurut H.Moh.Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perkonomian memandang bahwa masih tingginya harga daging sapi dipasaran dikarenakan pemerintah kurang gencar mengadakan operasi pasar ke pedagang sapi, sebab hal ini sering kali dimanfaatkan bagi pedagang sapi ketika jelang moment-moment tertentu untuk menjual daging sapi seenaknya.  Sehingga  harga daging sapi yang diharapkan bisa ditekan pada bulan Ramadhan dan lebaran bisa turun tidak terbukti.

" Pemerintah harus membuktikan bahwa daging sapi di Indonesia mengalami surplus, sehingga hal ini diharapkan bisa menekan harga daging sapi dipasaran bisa terjangkau seperti harapan, yakni Rp 80 ribu/Kg," jelas pria yang akrab dipanggil Lutfi tersebut, Rabu (8/6).

Politisi dari Fraksi PAN DPRD Jatim ini juga meminta Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Peternakan Jawa Timur agar menambah hewan sapi ke Jawa Timur, karena sepertinya data yang ada di Dinas Peternakan Jatim terkait surplus daging sapi ternyata digunakan untuk konsumsi di hotel-hotel.

" Karena itu Komisi B DPRD Jatim Mendesak agar Dinas Peternakan segera menambah atau mensuplai hewan sapi ke Jawa Timur agar daging sapi nantinya cukup tersedia bagi masyarakat, sehingga tidak mengalami kekurangan dipasaran yang bisa menyebabkan mahalnya daging sapi," harap Lutfi yang maju dari Dapil  Surabaya dan Sidoarjo tersebut.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni