Skip to main content

Komisi B Jatim Menilai Operasi Pasar yang Diadakan Disperindag Kurang Tepat Sasaran

SURABAYA (Media Bidik) – Dalam Inspeksi Mendadak ( Sidak ) yang dilakukan Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian di beberapa pasar induk yang ada di Surabaya di rasa kurang efektif atau kurang tepat sasaran, pasalnya dari beberapa operasi pasar yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Disperindag  Jatim, ternyata masih tidak begitu membantu masyarakat, sebab selain harga yang dijual dalam operasi pasar tidak begitu beda jauh dengan harga yang dijual di pasaran, pembeliannya juga dibatasi.

Menurut H.M. Ka'bil Mubarok,M.Hum,SH,I  Wakil Ketua Komisi B yang memimpin dalam Sidak yang digelar pada hari Rabu (1/6) mengatakan, seharusnya operasi pasar tidak hanya dilakukan di pasar induk saja, akan tetapi operasi pasar seharusnya dilakukan dipasar-pasar kecil  di tingkat kecamatan.

" Kalau operasi pasar di gelar dipasar induk saja masih banyak masyarakat tidak mengetahui dan  selain itu harganya belum bisa terkatrol," terang nya saat Sidak di Pasar Induk Wonokromo,Surabaya.
     
Politisi dari PKB Jatim ini juga melihat upaya Pemerintah Provinsi Jatim untuk menekan harga-harga gula dengan menggelar operasi pasar nampaknya tak efektif, mengingat selisih antara gula yang dijual di pasar dengan harga yang dijual di operasi pasar hanya selisih Rp 2.250 per kilogramnya.

" Harga gula yang dijual di operasi pasar tak mengalami perbedaan yang signifikan dengan harga gula dipasar, belum lagi belinya antri dan dibatasi, " jelas Ka'bil.

Senada, Anggota Komisi B yang ikut dalam rombongan Sidak  Hj.Atika Banowati ,SH menambahkan, saat ini stock gula aman hingga lebaran, dan diharapkan bisa stabil hingga bulan Ramadhan dan Lebaran,sebab masyarakat sangat butuh sekali mengkonsumsi gula saat Bulan Ramadhan.

" Kami meminta agar Disperindag melakukan operasi pasar hingga ke pasar kecil yang ada di kampung-kampung dan operasi pasar juga diberlakukan bagi pedagang kecil sehingga harga kebutuhan pokok dapat ditekan," harap politisi Partai Golkar Jatim tersebut.(rofik)  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni