Skip to main content

Dewan Jatim Himbau PU Pengairan Antisipasi Banjir Kiriman Bengawan Solo

SURABAYA (Media Bidik) – Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Jawa Tengah minggu kemarin berdampak was-was bagi masyarakat yang berada di daerah Bojonegoro Jawa Timur, pasalnya volume air sungai yang terus meningkat di Bengawan Solo tersebut akan melintasi di kabupaten Bojonegoro.
    
Menurut Anggota DPRD Jatim Khozanah Hidayati,S.P  mengatakan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi menyatakan volume air sungai bengawan Solo masih di titik aman, namun sebagai wakil rakyat yang maju dari daerah tersebut merasa prihatin, seharusnya Dinas PU Pengairan sejak dini melakukan upaya untuk menangulangi banjir kiriman dari bengawan solo yang dari tahun ketahun sering kali terjadi.
    
" Jangan hanya karena ada bencana banjir bandang terjadi, kemudian Pemerintah melalui dinas-dinas yang terkait baru bergerak, sudah saatnya menjadi evaluasi bersama bagaimana caranya Kabupaten Bojonegoro ini tidak menjadi langganan banjir kiriman dari bengawan Solo," tegas Ana (sapaan akrab) saat di konfirmasi di gedung DPRD Jatim,Rabu (22/6).
   
Politisi muda asal PKB Jatim ini juga menghimbau kepada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan  Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro terus mewaspadai banjir kiriman yang akan terjadi tersebut, sebab jika ini tidak diwaspadai secara serius di khawatirkan masyarakat Bojonegoro akan terkena bencana banjir bandang dasyat yang tidak kita inginkan.
   
" Saya minta kepada dinas-dinas yang terkait untuk saling berkoordinasi baik dari PU Pengairan Jatim,  BBWS dan Pemerintah setempat supaya mengantisipasi kemungkinan banjir kiriman dari bengawa Solo mengingat cuaca sekarang sangat ekstrim dan yang paling penting  masyarakat  Bojonegoro harus tetap waspada," pinta Anggota Komisi D DPRD Jatim ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni