Skip to main content

Komisi E Desak BPPKB Jatim Serius Tangani Kasus Eksploitasi Anak

Dr. Benyamin Kristianto .Mars

SURABAYA (Media Bidik) – Maraknya eksploitasi anak ahkir-ahkir ini membuat miris kita semua. Seperti kasus yang masih hangat yang baru terjadi di Kota Surabaya tentang seorang ibu kandung yang menyuruh anaknya meminta-minta, seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah, khususnya kepada Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana ( BPPKB) Jatim.

     
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.Benyamin Kristianto,Mars melihat kejadian tersebut sepertinya ibu kandung anak tersebut sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak, sehingga harus menyuruh anaknya bekerja meminta-minta uang dijalanan, dan ini menjadi tanggung jawab bagi dinas terkait untuk menanganinya seperti BPPKB Jatim yang memiliki program-program  untuk memberikan ketrampilan bagi perempuan-perempuan agar bisa berusaha secara mandiri sehingga orang tua tak menyuruh lagi anaknya bekerja menjadi pengemis, sebab perempuan tersebut sudah memiliki ketrampilan mandiri bekerja yang didapat dari program BPPKB Jatim.


" Ini artinya perempuan tersebut (Ibu, red) tak memliki ketrampilan sehingga tega menyuruh anaknya mengemis dengan jalan meminta-minta, dan BPPKB Jatim sebagai Badan Pemberdayaan Perempuan  harus turun tangan, karena sudah menjadi tugas pokoknya yaitu memberdayakan Perempuan agar bisa hidup mandiri dan terampil ," tegas dr.Beny saat ditemui diruang komisi E,Selasa ( 21/6).

Politisi Gerindra Jatim asal Sidoarjo tersebut juga meminta kepada BPPKB Jatim untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan masukan kepada masyarakat dalam rangkah pengembangan perempuan dan anak seperti saat ini selain kasus Exploitasi anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak  juga marak. Maka itu, lanjut dr.Beny, melalui Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, dirinya akan mendesak kepada dinas terkait yaitu BPPKB Jatim untuk menangani persoalan terkait exploitasi anak tersebut secara serius.

       
" Ini terjadi karena sang ibu tidak memiliki ketrampilan dalam berusaha sehingga terpaksa harus menyuruh anaknya meminta-minta uang dijalanan dengan harapan bisa mempertahankan hidup, dan ini tidak boleh terjadi karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Pemprov melalui BPPKB Jatim untuk memberikan ketrampilan bagi Perempuan yang ada di Jatim," pinta Mantan Direktur Rumah Sakit di Surabaya ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni