Ribuan Karyawan Pertamina Turun Ke Jalan, Protes Kebijakan Menteri BUMN

JAKARTA (Mediabidik) - Ribuan karyawan Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) hari ini, Jumat (19/7) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Petamina di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat. Unjuk Rasa tersebut dilakukan dalam rangka memprotes keras Menteri BUMN Rini Soemarno yang membiarkan salah satu anak perusahaan Pertamina yakni PertaGAS diakuisisi oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).

Koordinator Aksi Dimas Octora mengatakan akusisi tersebut sama saja menjual Pertamina yang merupakan BUMN.

"Membiarkan pertagas diakuisisi PGN sama saja dengan menjualnya ke publik, karena 49% saham akan menjadi milik publik bukan milik negara," ungkap Dimas.

Dimas menyebut Integrasi Pertagas ke PGN ditolak karena laba Pertagas yang sebelumnya 100% milik Pertamina menjadi sebagian akan jatuh ke tangan swasta sehingga mengurangi pendapatan negara.

Selain menolak anak perusahaan Pertamina dijual, ribuan massa aksi juga memprotes keras pengelolaan buruk Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Diantaranya, karyawan Pertamina memprotes bongkar pasang susunan Direksi PT Pertamina (Persero) yang mengganggu efektifitas kinerja perusahaan.

Kemudian massa aksi juga menolak penerbitan PerMen ESDM No. 36/2016 yang mengatur BBM satu harga. Dimana

seluruh biayanya tidak dibebankan dalam APBN namun sepenuhnya ditanggung oleh Pertamina. Sehingga membuat Pertamina mengalami defisit.

Selain itu, ribuan karyawan Pertamina itu juga memprotes Pembubaran Direktorat Gas di Kementerian ESDM, sementara terjadi Penggemukan Organisasi di Direktorat Pertamina. Akibatnya overhead perusahaan menjadi tinggi, bertentangan dengan misi awal kabinet kerja tentang perampingan organisasi Pertamina. Dalam waktu dekat terkait hal itu FSPBB akan menggugat melalui PTUN terhadap keputusan tersebut yang tertuang dalam SK Menteri BUMN No. 39/2018.

Selain melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pusat Pertamina, massa aksi bergerak melakukan long march menuju Kantor Kementerian BUMN serta melakukan orasi disana.(RoHa)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog