Karang Taruna Harus Mampu Angkat Kemiskinan di Desa

SURABAYA (Mediabidik) - Temu Karya Daerah (TKD) Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Timur (Jatim) memutuskan, Agus Maimun sebagai ketua Karang Taruna Jatim baru periode 2017-2022 .

Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Jatim terpilih Agus Maimun mengatakan kepada pengurus karang taruna agar bisa lebih membantu masyarakat terutama dalam mengangkat saudara kurang beruntung didesa satu, yakni kurang sejahtera. Seperti, menyiapkan perbaikan rumah, sanitasi, dan air bersih.

"Kemudian saya harap karang taruna bisa membantu melaporkan jika ada tetangganya yang sakit dan membutuhkan bantuan. Saya yakin karang taruna ini memiliki jaringan kuat di desa," ujar Agus Maimun, Sabtu (29/4).

Hanya saja, diakui olehnya bahwa untuk bisa aktif di masyarakat, tentunya pengurusnya juga harus aktif. Sebab, sebagai wadah dan forum karang taruna harus secara otomatis memiliki kelembagaan yang baik. "Karang taruna ini sudah lama terbentuk strukturnya telah tersusun sampai tingkat bawah (desa)," ungkap Agus Maimun yang juga Anggota DPRD Jatim ini.

Ditambahkan Agus Maimun bahwa dalam menjawab tantangan tersebut karang Taruna Jatim mempunyai program terdekat adalah melakukan konsolidasi, karena organisasi ini merupakan forum dan wadah yang garis struktural tidak seperti organisasi yang secara hirarki dari provinsi ke kabupaten. Melainkan sebuah forum komunikasi. sehingga konsolidasi harus dirajut antar karang Taruna antar desa.

Oleh sebab itu, kedepannya transisi kepengurusan ini bakal di dorong agar karang Taruna agar lebih eksis dan lebih berdaya. "Banyak program, tapi dari sekian program kami fokus membantu pemerintah mengidentifikasi tingkat kemiskinan di Jatim. Caranya melakukan pendataan. Inilah yang kemudian akan kami sampaikan kepada leading sektor atau pemerintah provinsi terhadap kantong kemiskinan," pungkas Politisi asal PAN Jatim tersebut. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog