Skip to main content

Satpol PP Jatim Juarai Lomba Voly Antar SKPD

SURABAYA (Mediabidik) – Dalam rangkah memeriahkan HUT RI ke 71tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan berbagai perlombaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Jatim, salah satunya perlombaan Voly , yang mana dalam pertandingan tersebut tampak seru dan menarik.
     
Seperti di ketahui dalam pertandingan tersebut terjadi  persaingan seru antara SKPD di lingkup Pemprov Jatim, dan dua team yang masuk final adalah Bappeda dan Satpol PP Jatim.

Akhirnya pertandingan final untuk merebutkan juara pertama di menangkan Satpol PP Jatim, setelah sebelumnya kedua tim tersebut saling bertanding secara sportifitas dan menjunjung tinggi olah raga.
   
Menurut Drs.H. Sutartib Ketua Tim Voly  Pol PP  Jatim saat di temui usai memenangkan pertandingan Voly dalam rangkah memeriahkan HUR RI ke 71  mengatakan bahwa untuk menjadi juara harus butuh latihan yang serius dan yang paling penting kompak selalu dan jangan pernah meremehkan lawan.
    " Saya selalu menerapkan kepada tim Voly saya untuk selalu berlatih secara serius dan tidak boleh meremehkan lawan dan ini menjadi kunci keberhasilan kita bisa menjuarai lomba Voly dari tahun ketahun," terang kasatpol PP Jatim, Jumat (2/9).
    
Kedepan, lanjut Sutartib, untuk mempertahankan Tim Voly Satpol PP Jatim agar tetap menjuarai kembali perlombaan Agustusan khususnya olah raga Voly di kalangan SKPD Pemprov Jatim, dirinya meminta kepada anggotanya tetap berlatih dan jangan pernah berfikir untuk meremehkan orang lain.
    " Menghargai dan saling kerja sama sesama tim merupakan salah satu kunci sukses dalam meraih cita-cita ," jelas Bapak yang memiliki putra- putri seorang dokter ini.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...