Skip to main content

Besok Hari Penentuan Risma, Untuk Pilgub DKI 2017

SURABAYA (Mediabidik) – Maju atau tidaknya Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta akan ditentukan besok malam, Selasa(20/9/2016). Kepastian tersebut akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan melalui pengumuman resmi pasangan calon gubernur(Cagub) dan Calon Wakil Gubernur(Cawagub) DKI Jakarta yang akan diusung.

Pengumuman itu akan dilakukan di kantor Pusat DPP PDI Perjuangan, Jl. Pangeran Diponegoro no 58, Jakarta Pusat, pada pukul 20.00 Wib. Kabar ini ditegaskan oleh Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan. Menurutnya pengumuman pasangan Cagub dan Cawagub DKI yang akan di usung oleh PDIP akan dibarengkan secara serentak dengan daerah lain.

Hasto menegaskan keseluruhan tahapan pilkada serentak tahun 2017 memang ditempatkan sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama Partai.

Pengumuman model ini, menurut Hasto diharapkan  para pasangan Calon kepala daerah secara keseluruhan yang diusung PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk menampilkan wajah kerakyatan partai guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dengan motto partai, Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
 
"Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yg dimulai dengan uji kelayakan dan kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah"ujar Hasto seperti yang dikutip dari pesan yang dikirim oleh Didik Prasetyo, Wakil Ketua Bidang Humas DPC PDI Perjuangan Surabaya dalam group whatsaap.


Lebih lanjut Hasto mengatakan, Dengan pengumuman secara serentak tersebut maka seluruh infrastruktur Partai dapat menyatukan diri dengan nafas kehidupan rakyat. " Hal ini guna menghadirkan wajah kekuasaan politik yang membangun peradaban," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni