Skip to main content

Colombo Plan Apresiasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kepemimpinan Perempuan

SURABAYA (Mediabidik) - Para peserta Colombo Plan mendapat pelajaran berharga dari Kota Surabaya. Selama lima hari sejak 19 September 2016, mereka berkesempatan mendapat materi dari sejumlah narasumber. Tak hanya itu, para delegasi juga sempat mengunjungi lokasi-lokasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Direktur Gender Affairs Program Colombo Plan, Bandana Shresta mengatakan, event Colombo Plan kali ini diikuti oleh 18 peserta dari 13 negara. Di antaranya datang dari Iran, Bhutan, Maladewa, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar dan Bangladesh. Serta, dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Fiji dan Indonesia.

Menurut  Shresta, meski sedikit berbeda dalam hal kondisi ekonomi, sistem politik, kultur dan agama, namun seluruh peserta menghadapi tantangan yang hampir sama. Yakni, masalah pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan. Untuk itulah Colombo Plan di Surabaya mengambil tema Sharing Best Practices and Experiences on Women and Leadership.

"Secara keseluruhan para peserta terkesan soal pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang politik, serta kader perempuan yang bekerja secara sukarela. Itulah hal-hal penting yang bisa dipelajari dari Surabaya," ungkap Shresta di sela-sela acara penerimaan oleh walikota di balai kota Surabaya, Jumat (23/9).

Wanita berkebangsaan Nepal ini berharap, nilai-nilai positif dari Kota Pahlawan dapat dibawa pulang ke negara masing-masing untuk diterapkan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Tri Rismaharini berbagi pengalaman selama memimpin Surabaya. Dia mengatakan, saat awal menjabat sebagai walikota problem yang dihadapi adalah tingginya angka trafficking. Untuk mengatasi masalah tersebut, Risma -sapaan Tri Rismaharini- bersama TNI dan kepolisian sampai harus merazia diskotek tiap malam.

"Ternyata banyak anak di bawah umur yang berkeliaran di diskotek itu datang dari kawasan lokalisasi. Makanya setelah itu saya fokus memberdayakan ekonomi di kawasan lokalisasi," ujar mantan Kepala Bappeko ini.

Adapun upaya pemkot memberdayakan ekonomi di kawasan lokalisasi yakni melalui berbagai macam pelatihan. Dari pelatihan tersebut, warga akhirnya memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Setelah ekonominya mandiri, barulah Risma menutup satu per satu lokalisasi di Surabaya. Total ada enam lokalisasi yang berhasil dialihfungsikan oleh Pemkot Surabaya.

Sekarang, lanjut Risma, bangunan yang dulunya dipakai untuk wisma prostitusi beralih fungsi menjadi fasilitas publik. Ada yang berupa perpustakaan maupunbroadband learning center (BLC) atau sarana pembelajaran komputer. "Pada akhirnya, fasilitas publik itu mampu memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya. Warga bisa menimba ilmu di sana," imbuhnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni