Skip to main content

Diduga Ada Keterlibatan Bawas Dalam Korupsi PD Pasar Surya

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta Badan Pengawas(Bawas) Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) bekerja maksimal mengawasi kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya PD Pasar Surya.

Pernyataan ini menyikapi, mencuatnya kasus penggelapan dana setoran retribusi dan iuran bulanan sejumlah Pasar yang dilakukan oleh beberapa Kepala Pasar dan Karyawan PD Pasar Surya.

"Disana ada yang dinamakan Bawas. Bawas itu juga harus melakukan pengawasan kinerja PD Pasar. Kalau Bawas tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, maka DPRD akan turun tangan," tegas Baktiono, Selasa(13/9/2016).

Kasus penggelapan dana itu, menurut Baktiono sudah masuk ke ranah hukum, sehingga perlu penanganan melalui lembaga hukum. Mengingat keberadaan pasar menjadi perhatian masyarakat.   

"Kalau ada penyimpangan secara hukum, harus diselesaikan secara hukum, jangan dibiarkan. Saya kuatir kasus penyelewengan anggaran perusahaan ini mempengaruhi kinerja dan pelayanan PD Pasar," tegasnya.

Baktiono menambahkan, Kasus pengelapan dana pasar ini, sudah di sikapi dengan tindakan tegas oleh jajaran Direksi PD Pasar Surya, yaitu memecat 4 Kepala Pasar dan 3 Karyawan Pasar. Ia mengaku heran, dalam kasus ini, Bawas tak berkomentar dan bertindak. "Ada penyelewengan ditindak secara internal. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Bawas terlibat atau tidak," ungkapnya.

Sejumlah sumber membeberkan, bahwa penggelapan dana setoran retribusi pasar dan iuran bulanan itu, pelakunya terus bertambah. Bahkan Kepala Pasar yang "ngemplang" uang PD Pasar Surya, jumlahnya sebanyak 12 orang. Namun saat di konfirmasi, Baktiono tak berani berspekulasi atas dugaan tersebut.  

"Untuk mencari bukti tidak mudah, bahkan kita sangat menghargai atas munculnya kasus seperti itu. Dalam hal ini kita harus mengawasi semua pihak, termasuk di kalangan DPRD sendiri. Masyarakat juga dipersilahkan melaporkan ke lembaga manapun, jika menemukan penyimpangan anggaran," cetus politisi asal PDIP ini.

Sementara itu, tak jauh berbeda dengan pernyataan Achmad Zakaria Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya lainnya dari Fraksi PKS.

"Jika inspektorat turun tangan saya sangat setuju. Karena inspektorat bisa mendampingi langsung Satuan Pengendali Internal(SPI) PD Pasar Surya untuk mengusut kasus itu hingga ke tingkat managemen paling atas. Jadi ngak hanya para kepala pasar saja. Ini harus diusut tuntas terutama dugaan unsur kesengajan, adanya keterlibatan atau pembiaran," jelas Zakaria.

Zakaria menambahkan, Sampai saat ini penindakan hanya kepada kepala pasar saja. Sedangkan untuk manageman masih dibiarkan. Padahal seharusnya minimal ada pe-disiplin-an di ranah managemen terkait adanya kecolongan tersebut. Sedangkan SPI tidak bisa melakukan evaluasi ke manageman, maka Inspektorat yang harus turun langsung.

"Inspektorat yang berhak karena langsung dari Pemkot. Nah seharusnya Inspektorat berkolaborasi dengan Bawas PD Pasar Surya. Tapi Bawas harus berbenah dulu terutama soal rangkap jabatan orang yang sama di tiga Badan Pengawas BUMD milik Pemkot Surabaya," ujar Zakaria. (pan)

 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...