Skip to main content

4 Koruptor PD Pasar Surya Miliki Apartemen dan Mobil Baru

SURABAYA (Mediabidik) – Kasus korupsi dana retribusi dan iuran pasar di bawah naungan Perusahaan Daerah(PD) Pasar Surya terus mendapat perhatian dari Walikota Surabaya.

Usai menerima laporan, walikota Surabaya Tri Risma Harini langsung menerjunkan Inspektorat untuk mengusut penggelapan dana yang diduga telah berlangsung lama.

Sebelumnya tim internal dari Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) tersebut telah memulai melakukan penyelidikan, namun kini tim penyelidikan kian bertambah setelah Pemkot menurunkan pihak inspektorat. Estimasi kerugian Perusahaan dibawah naungan Pemkot Surabaya itu sebesar Rp368 Juta.

"Ya, ini terus kami proses. Hari ini, Selasa(13/9), aku minta inspektorat untuk turun nangani kasus itu," kata Risma, usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD kota Surabaya.

Mantan Kepala Bappeko ini menginginkan pengusutan bisa dilakukan hingga ke akar-akarnya, agar di waktu yang akan datang tidak terjadi masalah serupa. Ia juga mengelak adanya kemungkinan bahwa kasus ini terjadi karena belum adanya direktur utama definitive.

"Ngaklah, saya rasa bukan itu alasannya. Dulu kan pernah di BUMD itu malah direkturnya lengkap malah dibawa kabur uangnya perusahaan," ujarnya.

Ketegasan Walikota Surabaya ini, nampaknya juga diikuti oleh wakil walikota Wisnu Sakti Buana, secara terpisah mengatakan, audit keuangan PD Pasar Surya juga perlu dilakukan. Tim audit keuangan nanti akan dilakukan oleh Badan Pengawas BUMD, Asissten Sekkota dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintahan(BPKP).

"Karena statusnya adalah Perusahaan Daerah(PD) maka harus di audit secara detail, supaya tak semakin membesar," terang Whisnu, Jumat(9/9/2016) lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, atas temuan kasus itu, jajaran Direksi PD Pasar Surya telah memecat 4 Kepala Pasar dan menon-jobkan 3 karyawan Perusahaan, karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang.

Novy Ispinari, Humas PD Pasar Surya menirukan Plt Direktur Utama PD Pasar Surya, Bambang Parikesit, bahwa penggelapan dana setoran retribusi pasar dan iuran bulanan itu terungkap setelah beberapa karyawan PD Pasar Surya melaporkan harta kekayaan sejumlah Kepala Pasar yang cukup fantastis.

Menurut Novy, 4 Kepala Pasar yang dipecat ini, rata-rata mempunyai apartemen yang harganya ratusan juta rupiah dan mempunyai mobil baru yang dibeli dengan uang cash. "Dari situ, mulai di usut dan terbukti telah terjadi penggelapan dana. Awalnya jajaran Direksi PD Pasar ini di cemo'oh karena kekayaannya kalah sama bawahannya," jelas Novy, saat dikantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa(13/9).(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni