Skip to main content

Komisi E Jatim Tolak Wacana Penerapan Sekolah Full Day

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah wacana penerapan Fullday School atau sekolah sehari penuh menuai kontroversi, kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendi mewacanakan lima hari sekolah dalam sepekan. Sontak, wacana itu juga kembali memicu polemik. Bahkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan dengan tegas menolak wacana tersebut.


Menurut anggota Fraksi NasDem-Hanura itu, sekolah tidak selamanya diisi kegiatan belajar mengajar tapi juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang berguna untuk membentuk fisik dan karakter siswa. Selama ini, lanjut Eksan, hari Sabtu digunakan sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau, hari Sabtu diliburkan, maka tak ada lagi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler.


"Selama ini hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau diliburkan maka tak ada lagi kegiatan tersebut. Kalau digunakan di hari Jumat, jadwal belajar-mengajar semakin padat sehingga bisa membuat siswa jenuh. Karena itu, saya tidak setuju hari Sabtu diliburkan," tutur Eksan saat di temui di DPRD Jatim,Selasa (20/9).


Sebagai pengasuh pondok pesantren dan mantan pengajar, Eksan mengaku paham karakteristik siswa didik. Karena itu, dirinya tak yakin dengan menambah hari libur bisa secara otomatis membuat anak lebih banyak bersama orangtua. Bahkan sebaliknya, bisa jadi siswa didik malah lebih banyak beraktifitas di luar dan justru berpotensi terjerumus pada kegiatan negatif.


Karena itu, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam II, Jember itu berharap para pejabat sebagai pihak yang memiliki otoritas tak mudah mengumbar wacana tanpa terlebih dulu melakukan kajian secara menyeluruh. Eksan juga mengingatkan, Indonesia itu sangat beragam dan komplek, sehingga tak bisa disamakan apalagi diseragamkan.


" Tiap daerah punya karakteristik masing-masing. Jakarta tak bisa disamakan dengan Surabaya, demikian pula Jember belum tentu sama dengan Surabaya. Karena itu saya orang yang tidak bermufakat dengan wacana sekolah lima hari dalam sepekan," tandas alumni HMI ini.(rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni