Skip to main content

Komisi E Jatim Tolak Wacana Penerapan Sekolah Full Day

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah wacana penerapan Fullday School atau sekolah sehari penuh menuai kontroversi, kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendi mewacanakan lima hari sekolah dalam sepekan. Sontak, wacana itu juga kembali memicu polemik. Bahkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan dengan tegas menolak wacana tersebut.


Menurut anggota Fraksi NasDem-Hanura itu, sekolah tidak selamanya diisi kegiatan belajar mengajar tapi juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang berguna untuk membentuk fisik dan karakter siswa. Selama ini, lanjut Eksan, hari Sabtu digunakan sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau, hari Sabtu diliburkan, maka tak ada lagi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler.


"Selama ini hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau diliburkan maka tak ada lagi kegiatan tersebut. Kalau digunakan di hari Jumat, jadwal belajar-mengajar semakin padat sehingga bisa membuat siswa jenuh. Karena itu, saya tidak setuju hari Sabtu diliburkan," tutur Eksan saat di temui di DPRD Jatim,Selasa (20/9).


Sebagai pengasuh pondok pesantren dan mantan pengajar, Eksan mengaku paham karakteristik siswa didik. Karena itu, dirinya tak yakin dengan menambah hari libur bisa secara otomatis membuat anak lebih banyak bersama orangtua. Bahkan sebaliknya, bisa jadi siswa didik malah lebih banyak beraktifitas di luar dan justru berpotensi terjerumus pada kegiatan negatif.


Karena itu, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam II, Jember itu berharap para pejabat sebagai pihak yang memiliki otoritas tak mudah mengumbar wacana tanpa terlebih dulu melakukan kajian secara menyeluruh. Eksan juga mengingatkan, Indonesia itu sangat beragam dan komplek, sehingga tak bisa disamakan apalagi diseragamkan.


" Tiap daerah punya karakteristik masing-masing. Jakarta tak bisa disamakan dengan Surabaya, demikian pula Jember belum tentu sama dengan Surabaya. Karena itu saya orang yang tidak bermufakat dengan wacana sekolah lima hari dalam sepekan," tandas alumni HMI ini.(rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...