745 PNS Ikuti Prosesi Sumpah dan Janji

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak 745 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)Surabaya mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Selasa (20/9) pagi tadi.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memimpin pengambilan sumpah dan janji didampingi saksi dan perwakilan tokoh agama masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 745 PNS yang mengikuti sumpah dan janji. Terdiri dari 429 tenaga fungsional tertentu, yaitu 241 guru PNS dan 188 tenaga kesehatan. Selain itu tenaga fungsional umum sebanyak 316 orang.

"Tuhan mentakdirkan sebagai PNS, jadi kita semua abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga bisa melayani masyarakat maupun contoh yang baik. Saya mengimbau para PNS yang baru mengucapkan sumpah janji untuk sepenuh hati menjadi pelayan masyarakat," kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Ia mengatakan di mana pun bisa berkarya, meskipun para PNS terkadang dimutasi untuk penyegaran. Wanita pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya itu pun meminta para PNS tersebut segera menyusun sasaran kinerja selama satu tahun. Penyusunan sasaran kerja bertujuan agar lebih terarah.

"Laksanakan tugas dengan baik supaya target kerja tersebut bisa dicapai. Nantinya, pencapaian akan dinilai oleh pimpinan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," imbuhnya.

Sebagai simbolis, peserta sumpah dan janji beragama Islam diwakilkan kepada Citra Anggita Wardani dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Ardiyatna Pranata dari Dinas Pendidikan selaku agama Kristen Protestan, dan Kristen Katholik oleh Yunita Efendi dari Dinas Kesehatan.

"Pengambilan sumpah janji untuk mentaati aturan-aturan yang ada merupakan dasar PNS bekerja dengan baik," tandas Risma, sapaan akrabnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog