Skip to main content

Risma Tolak Jadi Jurkam Pilgub DKI Jakarta

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku siap menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

Meski begitu, tidak semua daerah akan didatangi Risma selama dirinya ditunjuk sebagai jurkamnas, termasuk DKI Jakarta.

"Iya, saya jadi juru kampanye, tapi hanya di Aceh dan Papua, DKI tidak," kata Risma kepada awak media usai menemui Delegasi Colombo Plan di Balai Kota Surabaya, Jumat (23/9/2016) sore.

Ketika ditanya kenapa tidak ikut kampanye di DKI Jakarta pada pasangan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, Risma beralasan dari awal memang tidak menginginkan kampanye di DKI Jakarta.

"Dari awal saya yang minta di Papua dan Aceh, Jakarta tidak. Selain itu, waktunya juga tidak cukup karena pekerjaan saya masih banyak yang belum terselesaikan," ujarnya.

Dijelaskan Risma, kenapa dirinya memilih Aceh dan Papua, wali kota kelahiran Kediri itu mengatakan jika di Aceh, suara PDIP sangat minim. Sedangkan di Papua, dirinya menilai lebih karena kedekatannya dengan Wali Kota Jayapura yang saat ini mencalonkan lagi.

"Di Aceh, suara untuk PDIP itu nol, makanya itu saya ingin membantu. Sedangkan kalau di Papua, itu karena saya kenal baik dengan Wali Kota Jayapura. Dan saya ingin dia memimpin lagi," paparnya.

Seperti dikabarkan, meski gagal maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri tetap menunjuk Risma menjadi jurkamnas di sejumlah daerah. Penunjukkan itu dinilai lumrah karena Risma dianggap sebagai salah satu wali kota yang berhasil membangun daerahnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni