Skip to main content

Risma Tolak Jadi Jurkam Pilgub DKI Jakarta

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku siap menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

Meski begitu, tidak semua daerah akan didatangi Risma selama dirinya ditunjuk sebagai jurkamnas, termasuk DKI Jakarta.

"Iya, saya jadi juru kampanye, tapi hanya di Aceh dan Papua, DKI tidak," kata Risma kepada awak media usai menemui Delegasi Colombo Plan di Balai Kota Surabaya, Jumat (23/9/2016) sore.

Ketika ditanya kenapa tidak ikut kampanye di DKI Jakarta pada pasangan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, Risma beralasan dari awal memang tidak menginginkan kampanye di DKI Jakarta.

"Dari awal saya yang minta di Papua dan Aceh, Jakarta tidak. Selain itu, waktunya juga tidak cukup karena pekerjaan saya masih banyak yang belum terselesaikan," ujarnya.

Dijelaskan Risma, kenapa dirinya memilih Aceh dan Papua, wali kota kelahiran Kediri itu mengatakan jika di Aceh, suara PDIP sangat minim. Sedangkan di Papua, dirinya menilai lebih karena kedekatannya dengan Wali Kota Jayapura yang saat ini mencalonkan lagi.

"Di Aceh, suara untuk PDIP itu nol, makanya itu saya ingin membantu. Sedangkan kalau di Papua, itu karena saya kenal baik dengan Wali Kota Jayapura. Dan saya ingin dia memimpin lagi," paparnya.

Seperti dikabarkan, meski gagal maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri tetap menunjuk Risma menjadi jurkamnas di sejumlah daerah. Penunjukkan itu dinilai lumrah karena Risma dianggap sebagai salah satu wali kota yang berhasil membangun daerahnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...