Skip to main content

Fasum Dijual Pengembang, Puluhan Warga Perumahan YKP Gelar Aksi Demo


Mediabidik.com
– Puluhan Warga RW X YKP Rungkut Kidul depan UPN melakukan aksi demo di Balai Kota Surabaya, Selasa (27/04/21). 

Aksi demo penghuni perumahan YKP menuntut dikembalikan nya fasilitas umum (Fasum) yang disulap menjadi Fasilitas Perdagangan (commercial area).

Puluhan warga membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan adalah 'YKP Penipu, Kembalikan fasum Kami'.

Korlap Aksi Demo Warga YKP Rungkut Kidul, Yanto Satumin mengatakan, aksi demo warga YKP RW 10 Rungkut Kidul di Balaikota Surabaya hari ini bertujuan, agar fasum perumahan kami dikembalikan fungsinya, tidak dijadikan area usaha dan bisnis.

"Permintaan nya cuma satu yaitu, kembalikan fasum kami."ujarnya.

Ia menjelaskan, pada waktu beli rumah di YKP tahun 1989 site plannya ada fasilitas umum, tapi mengapa saat ini berubah menjadi fasilitas perdagangan atau bisnis area. 

Kita minta fasum dikembalikan agar bisa menjadi resapan air di lingkungan kami, serta bisa menjadi ruang terbuka hijau, dan bisa jadi tempat olahraga.

"Fasum yang ada jelas-jelas dijual oleh YKP. Nah kebetulan infonya ada KPK ke Balaikota, ya kebetulan sekalian kita demo agar suara kita didengar KPK soal fasum yang dijual oleh YKP."tegasnya.

Dirinya kembali mengatakan, kami akan teruskoordinasinasi dengan warga RW 10 Rungkut Kidul YKP sampai tuntutan kami terpenuhi.

"Yang pasti fasum harus dikembalikan fungsinya jangan dijadikan fasilitas perdagangan."ungkapnya.(pan)




Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...