Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Segera Tertibkan PKL Liar Diarea Pasar Tambak Rejo


Mediabidik.com –
Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta kepada sejumlah pedagang untuk tidak berjualan di luar area Pasar Tambak Rejo, atau di badan jalan, yang membuat arus lalu lintas di sekitar jalan Tambak Rejo macet.

Hal tersebut terungkap saat hearing Paguyuban antara Pedagangan Pasar Tambak Rejo, Dirut PD Pasar Surya, dan Satpol PP di ruang Komisi B, Rabu (28/04/21).

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Hj. Luthfiyah mengatakan, kami minta Plt. Dirut PD Pasar Surya agar pedagang Pasar Tambak Rejo yang berjualan di jalan secepatnya bisa dipindah ke dalam pasar. 

"Bahkan, kami minta jika di Pasar Tambak Rejo kurang tempat, kan bisa di beri tempat di lokasi Pasar lainnya. Kan banyak pasar yang masih kosong." ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (28/04/21).

Luthfiyah menambahkan, Komisi B meminta kepada Plt. Dirut PD Pasar Surya agar didalam pasar Tambak Rejo segera dibenahi, dibersihkan yang bersih, stand nya ditata yang rapih biar terang.

Nah kalau ditata dengan baik, kata Luthfiyah, pengunjung juga senang berbelanja di Pasar Tambak Rejo, dan pembeli juga nyaman jadi tidak sampai beli di luar pasar.

"Kami minta PD Pasar Surya  segera memasukkan para pedagang, terutama warga Surabaya kedalam pasar Tambak Rejo."tegas politisi senior Partai Gerindra Kota Surabaya ini.

Sementara H. Ikhsan, Ketua Paguyuban pedagang Pasar Tambak Rejo mengatakan, kami minta pedagang yang berada di luar Pasar agar masuk ke dalam pasar, sehingga tidak saling dirugikan satu sama lain.

"Jika pedagang dibiarkan saja berjualan di luar pasar, kasihan kan yang pedagang didalam pasar sepi pembeli karena lebih memilih membeli di luar pasar." tutur H.Ikhsan.

Ia menambahkan, karena kondisi ini akhirnya pedagang Pasar Tambak Rejo minta keluar, untuk itu kami mengirim surat ke Komisi B DPRD Kota Surabaya. 

Ditempat yang sama, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Tambak Rejo, Mas ud menambahkan, keluhan pedagang adalah banyak PKL yang berjualan diluar pasar, sehingga omzet pedagang yang didalam pasar turun drastis karena sepi pembeli.

Nah kalau omsetnya menurun, tutur Mas ud, pedagang tidak bisa bayar retribusi, dan jika tidak bayar dampaknya stand pedagang di segel oleh PD Pasar Surya. 

"Kami minta Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada diluar Pasar Tambak Rejo." ungkap Mas UD. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63