KPK Datang, 96 Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot Surabaya

Mediabidik.com - Menanggapi laporan dari masyarakat perihal dugaan penyalahgunaan aset negara yang ada di kota Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung melakukan pendampingan pencegahan penyelamatan aset negara, perihal permasalahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang ada di Surabaya antara pemerintah kota (Pemkot) dengan pengembang.

Lilik Arijianto Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) kota Surabaya mengatakan, pertama mereka (KPK) mengevaluasi langsung ke Pemkot, ternyata follow up nya menurut dia (KPK) memang bagus. Dia (KPK) menunjukkan permasalahan - permasalahan yang ada di Surabaya dan ngomong ada info ini-ini.

"Infonya ada orang dalam (Pemkot, red) bermain main dengan PSU. Tapi setelah dibuka ternyata permasalahannya banyak, time line nya kita dikumpulkan semua, pertama pengembang ini dulu nanti dia (KPK) ikut rapat, setelah berapa minggu di evaluasi lagi, Ahkirnya ada pengembang yang sudah menyerahkan PSU ke kita. "terang Lilik, Senin (5/4/2021).

Lilik menambahkan, KPK mendapat info itu dari masyarakat, setelah dicari ternyata tidak ada. Di Surabaya sendiri ada dua ratus lebih pengembang. "Dan yang baru nyerahkan PSU ada 96 pengembang. "imbuhnya.

Dia menjelaskan, tujuannya KPk kesini adalah bukan untuk mengevaluasi kinerja keberadaan fasum, tidak. Yaitu mengejar aset kita yang ada harus dipertahankan, salah satu aset ini banyak, bidang jalan yang ada hubungannya dengan jalan. Tanah BTKD milik kita harus disertifikatkan, kalau Cipta Karya penyerahan dari pengembang. Tiga ini yang dievaluasi.

"Mereka (KPK) kesini sebenarnya ingin mempertahankan aset aset negara. Yang sudah dilaksanakan adalah di Kereta Api Indonesia, Perhubungan bahkan di Pertamina saat ini di evaluasi tentang aset, sekarang waktunya pemerintah kota. "jelasnya.

KPK hanya melakukan pendampingan karena bagiannya ada di pencegahan, pendamping untuk pencegahan mempertahankan aset. Kalau memang kamu berhak mendapatkan itu asetmu ya harus segera diambil.

"Maksudnya seperti itu. Golnya kalau aset itu jadi aset pemkot dan sudah tercatat. "pungkasnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog