Dewan Desak PT Gorom Kencana Segera Temui Karyawan Korban PHK

Mediabidik.com – Sering melakukan aksi demo eks karyawan PT Gorom Kencana di gedung DPRD Kota Surabaya, membuat Komisi D geram.

Untuk itu, Komisi D DPRD Kota Surabaya mengultimatum PT Gorom Kencana agar pekan depan harus menemui eks karyawan nya yang di PHK secara sepihak.

"Saya minta pekan depan manajemen PT Gorom Kencana harus melakukan pertemuan dengan eks karyawannya." ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, usai menerima perwakilan eks karyawan PT Gorom Kencana di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (01/03/21).

Ia menambahkan, saat pertemuan dengan perwakilan eks karyawan, kita hadirkan dari pimpinan tertinggi PT Gorom, Pak Winarto, dan Disnaker Jatim. Dimana, bos PT Gorom Kencana mengakui pasca kontrak pekerja harian habis, pihaknya sudah menerima karyawan baru.

Tapi, kata Khusnul, bos PT Gorom Kencana memang berjanji akan memperkerjakan kembali ketika kondisi perusahaan mulai stabil.

"Jadi sebenarnya eks karyawan ini hanya menuntut ingin diperkerjakan kembali, itu saja. Oleh karenanya, Komisi D mengultimatum agar ada pertemuan manajemen PT Gorom Kencana dengan eks karyawan di kantornya."tegas Khusnul Khotimah.

Lebih lanjut Ia mengatakan, demi warga Kota Surabaya kami di Komisi D rela melakukan perjuangan para eks pekerja PT Gorom Kencana yang di PHK secara sepihak, karena dimasa pandemi Covid-19 kita harus gotong-royong untuk menghadapinya, termasuk pemulihan ekonomi.

Nah, kata politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, eks karyawan PT Gorom Kencana ini sudah lama melakukan aksi demo di Gedung DPRD Kota Surabaya, oleh karenanya dewan meminta dan memohon ke bis PT Gorom Kencana untuk membuka diri untuk menemui para eks karyawan ini.

"Kita tidak bicara menang dan kalah, tapi lebih kepada bicara kemanusiaan yaitu, bagaimana membantu orang lain kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat sulit selama pandemi Covid-19. Salah satunya masalah yang dihadapi eks karyawan PT Gorom Kencana ini."ungkapnya.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog