Komisi B Ingatkan Satpol PP Agar Tidak Arogan Dalam Menertibkan PKL

Mediabidik.com - Komisi B DPRD Kota Surabaya menekankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Surabaya, jangan bertindak arogan saat menertibkan pedagang kaki lima.

Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno yang juga Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2020 mengatakan, banyaknya laporan pedagang ke Komisi B, perihal semena-menanya petugas Pol PP ketika merazia jam operasional pedagang di Surabaya.

"Kasihan pedagang, terlebih masa pandemi ini para pedagang sudah satu tahun lebih dibatasi jam operasional nya sehingga pendapatan mereka berkurang."ujarnya usai hearing dengan Kasatpol PP di ruang Komisi B, Kamis (15/04/21).

Anas Karno menambahkan, sebaiknya petugas Pol PP bersifat humanis, saat akan merazia pedagang yang melanggar jam operasional yang sudah ditentukan Pemkot Surabaya guna menekan Covid-19.

"Jangan arogansi, petugas main sita gas elpiji 3 Kg para pedagang yang sedang berjualan."tegas Anas Karno.

Dirinya kembali mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 ini dimana ekonomi mikro sedang terpuruk, sebaiknya petugas Pol PP di lapangan jangan main obrak lapak pedagang.

Artinya, kata Anas Karno, pengawasan ke pedagang jangan terlalu ketat, beri kelonggaran untuk pedagang membuka lapak dagangannya, kalau perlu jam operasional pelaku usaha UKM nya ditambah.

"Sekali lagi kami minta Satpol PP untuk tidak arogan terhadap pedagang di Surabaya."ungkapnya.(pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog