Menang Sengketa Lahan, Dewan Dorong Pemkot Segera Lanjutkan Proyek Alun-alun Surabaya

Mediabidik.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) untuk menyiapkan pembangunan selanjutnya, dengan menyambungkan area bawah tanah alun-alun tembus ke lahan yang ada di Jl. Pemuda 17.

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati mengatakan, Saat ini Alun-Alun Surabaya untuk melanjutkan pembangunannya masih terkendala sengketa lahan Jl. Pemuda 17.

Namun, kami mendapatkan informasi dari Dinas Cipta Karya bahwa, Pemkot Surabaya menang dalam sengketa lahan pemuda No.17, sehingga rencananya akan diteruskan atau disambungkan ke lahan Jl.Pemuda 17.

"Untuk itu kami coba melihat-lihat ke area bawah tanah alun-alun Surabaya, tujuannya saat bangunan ini akan disambungkan ke lahan Pemuda 17, harus terlebih dahulu lay out nya seperti apa."ujarnya di Surabaya, Jumat (30/04/21).

Ia menjelaskan, untuk melanjutkan proyek Alun-Alun Surabaya area bawah tanah yang akan disambungkan ke lahan di Jl. Pemuda 17, terlebih dahulu harus dilihat anggarannya.

"Kalau anggarannya belum masuk di APBD Tahun ini, maka bisa dimasukkan dalam Perubahan Anggaran keuangan (PAK) 2021, sehingga proyek kelanjutan Alun-Alun Surabaya bisa dikerjakan tahun ini juga." terang Aning Rahmawati.

Sementara Anggota Komisi C, Buchori Imron mengatakan, Komisi C mengharapkan secepat nya Alun-Alun Bawah Tanah Kota Surabaya bisa digunakan publik. Karena, proyek dengan anggaran Rp67 miliar dari APBD Kota Surabaya tahun 2019 jangan sampai sia-sia tidak difungsikan.

"Agar uang rakyat segera termanfaatkan, dan segera Dinas Cipta Karya membuat petakan space UMKM di area bawah tanah alun-alun Surabaya, dan pada akhirnya pekerja proyek yang nganggur kan bisa dipekerjakan kembali." ungkapnya.(pan)

Foto : Alun alun Suroboyo

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog