Menang Sengketa Lahan, Dewan Dorong Pemkot Segera Lanjutkan Proyek Alun-alun Surabaya

Mediabidik.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) untuk menyiapkan pembangunan selanjutnya, dengan menyambungkan area bawah tanah alun-alun tembus ke lahan yang ada di Jl. Pemuda 17.

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati mengatakan, Saat ini Alun-Alun Surabaya untuk melanjutkan pembangunannya masih terkendala sengketa lahan Jl. Pemuda 17.

Namun, kami mendapatkan informasi dari Dinas Cipta Karya bahwa, Pemkot Surabaya menang dalam sengketa lahan pemuda No.17, sehingga rencananya akan diteruskan atau disambungkan ke lahan Jl.Pemuda 17.

"Untuk itu kami coba melihat-lihat ke area bawah tanah alun-alun Surabaya, tujuannya saat bangunan ini akan disambungkan ke lahan Pemuda 17, harus terlebih dahulu lay out nya seperti apa."ujarnya di Surabaya, Jumat (30/04/21).

Ia menjelaskan, untuk melanjutkan proyek Alun-Alun Surabaya area bawah tanah yang akan disambungkan ke lahan di Jl. Pemuda 17, terlebih dahulu harus dilihat anggarannya.

"Kalau anggarannya belum masuk di APBD Tahun ini, maka bisa dimasukkan dalam Perubahan Anggaran keuangan (PAK) 2021, sehingga proyek kelanjutan Alun-Alun Surabaya bisa dikerjakan tahun ini juga." terang Aning Rahmawati.

Sementara Anggota Komisi C, Buchori Imron mengatakan, Komisi C mengharapkan secepat nya Alun-Alun Bawah Tanah Kota Surabaya bisa digunakan publik. Karena, proyek dengan anggaran Rp67 miliar dari APBD Kota Surabaya tahun 2019 jangan sampai sia-sia tidak difungsikan.

"Agar uang rakyat segera termanfaatkan, dan segera Dinas Cipta Karya membuat petakan space UMKM di area bawah tanah alun-alun Surabaya, dan pada akhirnya pekerja proyek yang nganggur kan bisa dipekerjakan kembali." ungkapnya.(pan)

Foto : Alun alun Suroboyo

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog