Baktiono : Parkir Tepi Jalan Umum Bisa Dikelola Pihak Swasta

Mediabidik.com – Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda No.8 Tahun 2012 Tentang, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum DPRD Kota Surabaya menilai, pengusaha atau pihak swasta bisa mengelola parkir tepi jalan umum milik Pemkot Surabaya.

"Syaratnya, pengusaha wajib bayar dimuka secara penuh ke Pemkot Surabaya." ujar anggota Pansus Revisi Perda Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Baktiono di Surabaya, Selasa (13/04/21).

Ia menjelaskan, sebagian besar anggota Pansus berpendapatan, bahwa pihak swasta diperbolehkan mengelola parkir ditepi jalan umum milik Pemkot Surabaya, dan diakui jika dikelola swasta keuntungan PAD Kota Surabaya dari sektor parkir sudah pasti.

Misalnya, kata Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, Pemkot Surabaya menargetkan pendapat parkir di tahun 2021 sebesar Rp.35 miliar dan jika ditawarkan ke swasta ditarget kan Rp.50 miliar, sementara swasta bersedia, ya lebih bagus.

"Berarti nilai target rupiah nya naik kan jika parkir tepi jalan umum pengelolaannya dikelola swasta."tegas Baktiono.

Lebih lanjut Baktiono menjelaskan, dari data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mencatat, jumlah parkir ditepi jalan umum aktif sebanyak 1.406 titik parkir. Dari jumlah tersebut tentu sangat potensial untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum.

"Untuk itu Pansus berencana mengundang pihak swasta untuk menawarkan pengelolaan parkir tepi jalan umum, sistemnya nanti lelang siapa yang tertinggi nilai penawarannya itu yang berhak mengelola parkir tepi jalan umum."tutur Baktiono.

Dirinya kembali menambahkan, meski parkir tepi jalan umum dikelola pihak swasta, namun sistem, aturan, dan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemkot Surabaya tidak bisa diganti begitu saja.

"Swasta tidak berhak merubah aturan meski mengelola parkir tepi jalan umum."ungkapnya.(pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog