Skip to main content

Pemkot Surabaya Gandeng BNN Lakukan Tes Urin di Dua OPD

SURABAYA (Mediabidik) – Guna memastikan lingkungan pemerintah kota bebas dari narkoba, hari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya mengandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urin terhadap puluhan pegawai di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya. Kali ini, kedua OPD yang dilakukan tes urine yakni Bagian Umum dan Protokol, serta Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Tes urin ini dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih dari adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi mengatakan kegiatan ini rutin tiap tahun dilakukan, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika (narkoba) yang kerap kali menyasar kepada semua orang. Selain itu, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu langkah menyukseskan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Ini rutin kita lakukan. Jadi kita (BKD) mandiri keliling cek ke masing-masing OPD bersama pihak Rumah Sakit Soewandi," kata Mia, sapaan akrabnya, Rabu, (29/08/18).

Menurut Mia, sejauh ini pihaknya belum menemukan pegawai yang terindikasi menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Kalau memang pegawai menggunakan narkoba, lanjut dia, pastinya akan berdampak pada hasil kinerja, dan ini sebagai bahan evaluasi. Ia pun menegaskan akan menindak tegas bagi setiap pegawai yang terbukti menyalahi aturan kepegawaian.

"Alhamdulillah untuk selama ini belum ada pegawai yang terindikasi ke narkoba. Kalau ada, langsung kita komunikasikan ke BNN," ujarnya.

Mia mengaku pihaknya akan rutin melakukan tes urin kepada seluruh anggota kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya. Nantinya, tes urin akan terus berlanjut ke masing-masing OPD. Terlebih, untuk mengevaluasi perilaku pegawai. Hal ini untuk mencegah bahaya timbulnya penyalahgunaan obat terlarang. Mengingat dampak terhadap penggunaan obat terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya dapat merusak kehidupan.

"Harapannya kita ingin menghasilkan pemerintahan yang sehat dan bersih dari adanya tindakan penyalahgunaan narkotika," imbuhnya.

Sementara itu, Suyadi salah seorang pegawai Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang ikut menjalani tes mengaku baru pertama kali menjalani tes. Menurutnya, kegiatan ini perlu rutin dilakukan sebagai upaya mewujudkan lingkungan pemerintah yang bersih dari narkoba.

"Saya sangat mendukung langkah ini. Untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari Narkoba. Serta untuk mendukung program dari BNN dalam memerangi peredaran narkoba," tutupnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni