Skip to main content

Komisi C Minta Bank Jatim Pastikan BUS Menjadi Spin Off

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Jatim terus mendorong agar Bank Umum Syariat (BUS) bisa menjadi anak perusahaan dari Bank Jatim secepatnya.

Irwan Setiawan,S.Ip Anggota Komisi C mengatakan pihak legislatif khususnya komisi yang membidangi tentang keuangan ini memberikan  pilihan alternatif yakni BUS menjadi anak perusahaan dari Bank Jatim  karena sudah tiga tahun pertama kali di tetapkan menjadi Spin off hingga tahun ini belum  clear atau terwujut.

" Alternatif ini bisa terwujud asal Bank Jatim memiliki modal Rp 1 trilliun, sehingga cepat lahir BUS menjadi BUMD baru  dari anak perusahaan Bank Jatim, " terang Irwan saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (8/8).

Politisi asal Fraksi PKS Jatim ini mencontohkan bahwa pihak Komisi C DPRD Jatim kapan hari melakukan kunjungan ke Bank BNI Syariah dan ternyata 99 % ketika Spin Off itu adalah modal murni dari Bank BNI, maka berdirilah Spiin Off anak perusahaan Bank BNI.

Selanjutnya, masih terang Irwan, bercermin pada Bank BNI tersebut , pihak komisi C terus berharap agar BUS menjadi BUMD baru di Jawa Timur, namun ini seharusnya Bank Jatim harus lebih mempunyai Highcoss begitu juga  Pemprov karena harus menyiapkan uang 500 milyar lebih atau 51% lebih yang di tetapkan oleh OJK Rp 1triliiun.

"Pada prinsipnya kita (Komisi C-red) tetap menunggu apakah Bank Jatim ini sisi perencanaanya seperti apa atau BUS ini Spin Off nya gimana, karena bagi kami lebih cepat lahir lebih bagus," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Pria yang akrab di sapa Kang Irwan ini menegaskan bahwa Jawa Timur yang merupakan provinsi yang mayoritas banyak berdiri pondok pesantren selalu menunggu nunggu Bank milik daerah yang bergerak di bidang Bank Umum Syariah (BUS) Jawa Timur.

Kang Irwan menambahkan bahwa selain ijin prinsip dari OJK belum turun karena itu terkendala modal 1 triliun yang di setor di awal. karena menurutnya perencanaan awal bahwa BUS menjadi BUMD baru, pemprov harus menyiapkan modal 51 % lebih di awal dari Rp 1 triliun itu namun belum ada jalan keluar dan ini harus ada payung hukum berupa Perda .

" Jika Bank Jatim memiliki modal Rp 1 triliun maka Bus akan terwujud menjadi anak perusahaan Bank Jatim meskipun tanpa Perda," pungkas politisi yang maju dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni