Skip to main content

Di duga Rawan Kepentingan, Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan Mundur

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatchul Muid akhirnya memilih mundur dari posisi Ketua Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan (PNJ), karena suara penolakan dari masyarakat Surabaya semakin meningkat.

Fatchul Muid mengaku jika dirinya juga mendapatkan komplain dari kelompok Veteran Surabaya, yang mengatakan bahwa perubahan nama jalan tidak bisa serta merta dilakukan, karena berkaitan dengan sejarah.

"Pada tahun 1980, pernah muncul wacana penggantian nama jalan Gunung Sari, namun akhirnya juga gagal, tapi kalaupun diganti, nama yang pas untuk jalan Gunung Sari itu adalah Mastrip, karena di jalan tersebut pernah terjadi perjuangan tentara pelajar, lah kok sekarang dimunculkan lagi," ucap Fatchul menirukan kelompok Veteran yang menemuinya. Senin (6/8/2018)

Politisi asal Partai Nasdem ini menuturkan bahwa suara penolakan dari masyarakat semakin menguat, sementara dirinya merupakan representasi rakyat.

"Saya berharap dipending dulu, lah ini kan kesannya terburu-buru, apalagi kawan-kawan ada yang punya dead line sebelum tanngal 17, maka posisi saya terjepit, saya mundur sebagai ketua pansus dengan harapan bisa berkomunikasi lagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik, dengan dasar mempertimbangkan berbagai pihak," tuturnya

Tidak hanya itu, Fatchul juga menilai bahwa posisi Pemkot Surabaya masih terkesan gamang menanggapi. "Maka, kalaupun sampai diputuskan, saya yakin eksekutif akan ragu melaksanakan, kalau sampai seperti itu kan mencederai wibawa pansus," tandasnya.

Coba saja, lanjut Fatchul, tanya ke eksekutif dan apa jawabannya. Kan faktanya belum pernah berkomentar, apalagi penolakannya semakin hari semakin meningkat.

"Saya yakin no commment, lantas kenapa kami sebagai pansus kok genit bisa memutuskan seperti itu dengan cepat, padahal masih ada waktu bulan 5 september, tapi yang lain minta segera selesai, makanya saya milih mundur, tapi tetap sebagai anggota pansus," paparnya.

Oleh karenanya, ke depan Fatchul yang statusnya hanya menjadi anggota biasa akan tetap berjuang untuk melakukan penolakan perubahan nama jalan. "Berikutnya saya akan tetap menolak, karena ini menyangkut hak saya sebagai anggota pansus," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni