Skip to main content

PDAB Optimis Investasi Rp 55 Milliar Bisa Tingkatkan PAD Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Keraguan DPRD Jawa Timur terkait penyertaan modal di tiga BUMD bakal terjawab. Salah satu BUMD yang mendapatkan kucuran penyertaan modal dalam Perubahan APBD Jatim 2018 ini, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jatim mengaku sudah menyiapkan master plan pengembangan usaha.
 
Utoyo, Kepala Bidang Keuangan PD Air Bersih menjelaskan, penyertaan modal PDAB ini diperuntukkan memenuhi kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dalam proyek SPAM Umbulan di Pasuruan. Melalui investasi modal Rp 55 miliar ini, maka PDAB mampu menyiapkan infrastruktur agar bisa melakukan penjualan air bersih yang menjadi kewajiban PDAB dalam proyek SPAM Umbulan sepanjang 93 kilometer dari Pasuruan hingga Gresik itu. 

Pendanaan modal untuk PDAB itu digunakan untuk memenuhi supplai air di dua kawasan industry, yakni di PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) dan Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto. "Karena dua lokasi industry itu menjadi tanggung jawab PDAB," terang Utoyo, Selasa  (28/8).
 
 
Ditambahkannya, Penyertaan modal Rp 55 miliar itu sudah dirinci penggunaannya hingga Desember 2018 nanti.  Diantaranya, Rp10 miliar untuk investasi di kawasan industry PIER untuk pembangunan pipa, genset, rumah pompa. Kemudian Rp 45 miliar untuk jaringan distribusi air ke arah Ngoro Mojokerto. Serta Rp5 miliar digunakan pembangunan kantor unit usaha pengelola Air Umbulan di Pasuruan. Untuk mendukung aliran air ke kawasan PIER sudah punya jaringan existing, maka tinggal menambah pembangunan pipa sepanjang 3-4 km. Sedangkan di Ngoro butuh pipa lebih panjang, antara 10-12 km. 

"Kemungkinan nanti di awal 2019 PDAB bisa selesaikan. Sehingga saat air Umbulan sudah running, PDAB bisa menyerap pendapatan di dua kawasan industri tersebut," terangnya.
 
Utoyo juga memastikan tidak akan terus membebani pemprov Jatim untuk investasi. Karena setelah ada kucuran modal Rp 55 miliar ini, maka progress selanjutnya adalah mengejar pendapatan daerah. DImana Potensi PAD dari PDAB di proyek umbulan ini dipastikan cukup besar.  Meski di awal harus menghitung lagi dengan detail. 

"Tahun pertama belum tentu terserap 100 persen. Namun minimal, PDAB berupaya tetap dapat memberikan kontribusi PAD secara stabil yakni diangka Rp 1,9 – 2 miliar lebih per tahun," ucapnya optimis.

Angka ini hampir sama dengan setoran PAD dari BUMD air bersih milik Jatim ini yang berkisar di angka Rp 1,9 miliar per tahun. "Nanti kalau sudah terserap semuanya, potensi PAD akan mengalami kenaikan. Perkiraan 5 tahun PAD akan normal, disesuaikan dengan tingkat inflasi," paparnya. 
 
Kenaikan harga air di masing-masing PDAM baik itu di Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Hal itu tentu sangat tergantung di pemerintah kab/kota masing-masing. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pemasukan ke PDAB kelak. Mengingat, peran PDAB di SPAM umbulan ini adalah sebagai penyalur air bersih ke PDAM di 5 kabupaten/kota yang terlewati pipa SPAM Umbulan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jatim saat ini sedang melakukan pembahasan P-APBD Jatim 2018 yang salah satunya tentang penyertaan modal di 3 BUMD. Diantaranya adalah penyertaan di Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dengan nilai Rp 55 miliar. Kemudian PT Jamkrida sebesar RP 5 miliar dan PT ASuransi Bangun Askrida Rp 3,17 miliar. Total keseluruhan penyertaan modal P-APBD Jatim 2018 adalah Rp 63,17 miliar.  (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni