Skip to main content

Komisi D Sesalkan Sikap Kadinkes Surabaya Mangkir Hearing

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing (dengar pendapat) perihal vaksin MR dan gizi buruk yang digelar diruang Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (28/8/2018) kemarin batal digelar. Pasalnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Surabaya tidak hadir dalam hearing tersebut dengan alasan adanya agenda lain.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi menyampaikan, kita mau tanya tentang vaksin murbella rubella (MR) apakah halal dan haram, juga terkait dengan gizi buruk yang ada di kota Surabaya.

"Jadi kegiatan rapat ini ada beberapa tema, dan disini di wakili oleh bu Susi kepala bagian pelayanan masyarakat. Dengan itu saya selaku pimpinan Komisi D merasa kecewa, padahal jauh hari sudah kita jadwalkan." terang Junaedi.

Ketua fraksi partai Demokrat ini menjelaskan, seharusnya di wakilkan ke yang berkompeten untuk menjawab hal ini, sehingga tidak menunda-nunda waktu lagi. " Masih sekali ini kita mengundang Kadinkes untuk hearing."ucapnya.

Masih menurut Junaedi, kemarin kita rapat internal untuk sementara ini kita tidak mengundang instansi lain dan kita undang mitra kerja kita dulu, yaitu dinas kesehatan.

"Insyaallah dalam waktu dekat ini, Senin atau Selasa akan kita undang kembali."jelasnya.

Wakil ketua Komisi D Surabaya menegaskan, makanya kita perlu menampung aspirasi masyarakat termasuk rapat kemarin, dan kita butuh penjelasan apakah vaksin Murbella Rubella ini halal apa haram.

"Karena sadar atau tidak, kita juga turut mensosialisasikan, karena kita wakil dari rakyat. Seharusnya yang harus di dahulukan adalah hearing di Komisi D, karena Komisi D adalah penentu. Padahal di undangan tersebut tertera tidak boleh di wakilkan," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua