Komisi D Sesalkan Sikap Kadinkes Surabaya Mangkir Hearing

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing (dengar pendapat) perihal vaksin MR dan gizi buruk yang digelar diruang Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (28/8/2018) kemarin batal digelar. Pasalnya Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Surabaya tidak hadir dalam hearing tersebut dengan alasan adanya agenda lain.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi menyampaikan, kita mau tanya tentang vaksin murbella rubella (MR) apakah halal dan haram, juga terkait dengan gizi buruk yang ada di kota Surabaya.

"Jadi kegiatan rapat ini ada beberapa tema, dan disini di wakili oleh bu Susi kepala bagian pelayanan masyarakat. Dengan itu saya selaku pimpinan Komisi D merasa kecewa, padahal jauh hari sudah kita jadwalkan." terang Junaedi.

Ketua fraksi partai Demokrat ini menjelaskan, seharusnya di wakilkan ke yang berkompeten untuk menjawab hal ini, sehingga tidak menunda-nunda waktu lagi. " Masih sekali ini kita mengundang Kadinkes untuk hearing."ucapnya.

Masih menurut Junaedi, kemarin kita rapat internal untuk sementara ini kita tidak mengundang instansi lain dan kita undang mitra kerja kita dulu, yaitu dinas kesehatan.

"Insyaallah dalam waktu dekat ini, Senin atau Selasa akan kita undang kembali."jelasnya.

Wakil ketua Komisi D Surabaya menegaskan, makanya kita perlu menampung aspirasi masyarakat termasuk rapat kemarin, dan kita butuh penjelasan apakah vaksin Murbella Rubella ini halal apa haram.

"Karena sadar atau tidak, kita juga turut mensosialisasikan, karena kita wakil dari rakyat. Seharusnya yang harus di dahulukan adalah hearing di Komisi D, karena Komisi D adalah penentu. Padahal di undangan tersebut tertera tidak boleh di wakilkan," pungkasnya.(pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog