Skip to main content

Abaikan Suara Rakyat, DPRD Surabaya Ngotot Gelar Paripurna

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat paripurna pengesahan perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo di gedung DPRD Kota Surabaya, Sabtu (11/8/2018) diwarnai "walk out" atau keluar dari ruang rapat oleh dua anggota DPRD Surabaya dari Partai Nasdem serta demo puluhan warga Surabaya yang menolak perubahan nama jalan.

"Saya pribadi tidak bertanggung jawab apapun dari hasil rapat paripurna ini," kata anggota DPRD Surabaya Vinsensius Awey saat mengutarakan penolakan perubahan nama jalan di rapat paripurna.

Politisi Partai Nasdem ini menilai perubahan nama Jalan Gunungsari menjadi Siliwangi dan Jalan Dinoyo menjadi Sunda sebagai bagian dari rekonsiliasi budaya antara Sunda dan Jawa tidak sebanding dengan kondisi yang ada.

Menurut dia, perubahan nama Jalan Gunung Sari dan Dinoyo di Kota Surabaya memiliki nilai histori yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan perubahan dua nama jalan di Bandung, Jawa Barat yakni Jalan Gazebo menjadi Majapahit dan Jalan Kopo Pendek menjadi Hayam Wuruk.

"Tidak ada warga yang terdampak, hanya hotel Pullman yang di Jalan Gazebo yang dikorbankan. Jadi ini tidak imbang. Ini yang kami sayangkan. Apa bedanya dengan penjajah yang merubah nama jalan itu," katanya.

Aksi "walk out" yang dilakukan Awey tersebut diikuti juga dengan anggota dewan dari Partai Nasdem, Fatchul Muid yang juga merupakan ketua pansus perubahan nama Jalan tersebut.

Pada saat paripurna berlangsung, Muid sempat mengutarakan mundur dari posisinya sebagai ketua pansus perubahan nama jalan dengan pertimbangan banyak penolakan dari warga Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, Muid juga mengatakan banyak tekanan terhadap dirinya agar mempercepat pembahasan pansus sebelum 17 Agustus meski waktu pembahasan pansus masih lama atau awal September mendatang.

Mendapati hal itu, pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menegaskan pihaknya tidak menolak dan melarang pengunduran diri Muid karena tidak ada aturannya.

"Kami tidak bisa menerima pengunduran Fatchul Muid karena tidak ada aturannya. Pansus sudah diberi waktu tiga bulan. Perubahan nama jalan tidak kali ini saja, tapi sebelumnya sudah ada yakni Jalan MERR menjadi Jalan Ir. Soekarno," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Anggota pansus lainnya, Reni Astuti mengatakan pada awal pembahasan ditemukan perubahan nama Jalan Gunungsari membawa dampak terhadap ratusan warga di tiga RT.

"Namun hasil akhir pembahasan pansus tidak ditemukan warga yang terdampak alias 0 KK," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hal sama juga dikatakan anggota pansus lainnya, Sudirjo. Ia mengatakan pihaknya sudah bersusah payah membahas dan memutuskan sikap terkait perubahan nama jalan ini.

"Bahkan kami mendatangkan pakar sejarah dan masyarakat terdampak. Jadi kalau ada yang bilang ada yang menekan, maka saya katakan tidak ada tekanan. Saya sendiri tidak mau menekan atau ditekan oleh siapapun," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat menghadiri rapat paripurna mengapresiasi kinerja pansus perubahan nama jalan yang sudah mencoba mengakomodir semua usulan.

"Kalau ada yang tidak setuju kan biasa. Itu dinamika yang ada di pansus," ujarnya.

Sementara itu, puluhan warga menggelar demonstrasi penolakan perubahan nama jalan pada saat bersamaan digelar rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya.

Mereka yang melakukan demonstrasi adalah paguyuban Mastrip Jawa Timur, Gerakan Peduli Rakyat Suroboyo (GPRS), Komunitas Bambu Runcing Surabaya dan komunitas lainnya.

Sebagai informasi, Jalan Gunungsari yang diubah tidak sampai di pertigaan Kodam Gajah Mada, melainkan hanya ruas jalan di bantaran sungai, Yani Golf dan Hotel Singgasana. Ruas itu dinamai Jalan Prabu Siliwangi. Lalu 30 meter dari 1,3 km panjang Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan Sunda. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama