Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Serius Atasi Kekeringan di Bojonegoro

SURABAYA (Mediabidik) - Musibah kekeringan pada saat musim kemarau tiba, sudah menjadi langganan didaerah Bojonegoro yang notabene di kenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan ini bukan menjadi hal yang baru lagi.

Khozanah Hidayati ,S.P Anggota DPRD Jatim sangat menyayangkan kenapa kondisi kekeringan ini harus terus terjadi hampir dari tahun ke tahun.

"Seharusnya ini menjadi perhatian khusus baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi untuk saling berkoordinasi mengatasi masalah ini," terang Khozanah saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (7/8).

Politisi cantik asal Fraksi PKB ini mendesak pada dinas terkait khususnya Dinas Pengairan harus mempunyai program gimana caranya pada saat musim kemarau tak menyebabkan kekeringan terutama yang berdampak pada area pertanian sehingga tidak merugikan petani Bojonegoro.

"Ke depan pemerintah harus mencari solusi gimana caranya kekeringan tidak menjadi langganan bagi warga Bojonegoro lagi sehingga musibah langganan tiap tahun tidak berlaku lagi ,  "terang ibu muda berbadan tinggi tegap ini.

Di tambahkan Khozanah, khususnya pemerintah kabupaten Bojonegoro harus serius mencari solusi untuk bisa menanggulangi masalah kekeringan tersebut.

"Bagaimana caranya mengantisipasi agar tak terjadi kekeringan saat musim kemarau begitu pula sebaliknya tidak terjadi banjir saat musim penghujan tiba," tutur Khozanah yang maju dari Dapil Bojonegoro dan Tuban ini.

Selanjutnya mengenai keberadaan waduk yang ada di Bojonegoro, Khozanah menjelaskan bahwa seperti  waduk Pachau hingga saat ini dalam kondisi stagnan karena prosesnya yang berbelit dan kendalanya juga berat apalagi terkait tukar guling dengan pihak perhutani .

"Waduk Pachau ini  sudah menjadi problem di tingkat nasional karena ini sudah menjadi program pemerintah pusat," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni