Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Serius Atasi Kekeringan di Bojonegoro

SURABAYA (Mediabidik) - Musibah kekeringan pada saat musim kemarau tiba, sudah menjadi langganan didaerah Bojonegoro yang notabene di kenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan ini bukan menjadi hal yang baru lagi.

Khozanah Hidayati ,S.P Anggota DPRD Jatim sangat menyayangkan kenapa kondisi kekeringan ini harus terus terjadi hampir dari tahun ke tahun.

"Seharusnya ini menjadi perhatian khusus baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi untuk saling berkoordinasi mengatasi masalah ini," terang Khozanah saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (7/8).

Politisi cantik asal Fraksi PKB ini mendesak pada dinas terkait khususnya Dinas Pengairan harus mempunyai program gimana caranya pada saat musim kemarau tak menyebabkan kekeringan terutama yang berdampak pada area pertanian sehingga tidak merugikan petani Bojonegoro.

"Ke depan pemerintah harus mencari solusi gimana caranya kekeringan tidak menjadi langganan bagi warga Bojonegoro lagi sehingga musibah langganan tiap tahun tidak berlaku lagi ,  "terang ibu muda berbadan tinggi tegap ini.

Di tambahkan Khozanah, khususnya pemerintah kabupaten Bojonegoro harus serius mencari solusi untuk bisa menanggulangi masalah kekeringan tersebut.

"Bagaimana caranya mengantisipasi agar tak terjadi kekeringan saat musim kemarau begitu pula sebaliknya tidak terjadi banjir saat musim penghujan tiba," tutur Khozanah yang maju dari Dapil Bojonegoro dan Tuban ini.

Selanjutnya mengenai keberadaan waduk yang ada di Bojonegoro, Khozanah menjelaskan bahwa seperti  waduk Pachau hingga saat ini dalam kondisi stagnan karena prosesnya yang berbelit dan kendalanya juga berat apalagi terkait tukar guling dengan pihak perhutani .

"Waduk Pachau ini  sudah menjadi problem di tingkat nasional karena ini sudah menjadi program pemerintah pusat," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...