Jelang Pilpres 2019, La Nyalla Himbau Semua Pihak Nahan Diri Saling Ejek

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menjelekkan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ungkapan-ungkapan bertendensi negatif tidak perlu dilontarkan karena hanya akan membuat selisih paham memuncak.

"Harganya terlalu mahal kalau Pilpres ini jadi ajang bullying massal. Saling mengatai satu sama lain. Cukup sudah, jangan lagi ada kata idiot, kampret, atau cebong terlontar di antara sesama anak bangsa," ujar La Nyalla saat dihubungi media, Selasa (28/8 ).

Seperti diketahui, "Kampret" adalah julukan warganet (netizen) yang berada di kubu non-Jokowi, sedangkan "Cebong" adalah sebutan yang disematkan untuk pendukung Jokowi. Adapun kata "Idiot" menjadi viral setelah muncul gesekan dalam deklarasi #2019GantiPresiden# di Surabaya yang akhirnya batal digelar.

"Saya ngeri bagaimana dampaknya ke anak-anak kita melihat orang-orang dewasa saling teriak kampret, cebong, dan kata-kata kasar lain. Kemarin anak saya yang masih sekolah juga tanya, 'Pa, ini kenapa sih semua saling ejek?' Wah, bahaya juga dampak serang-serangan di media sosial ini ke anak-anak kita semua," papar La Nyalla yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

"Coba bayangkan kalau anak-anak kita berubah jadi generasi muda yang hobi bullying, suka melontarkan kata-kata kasar. Apa kita sebagai orang tua rela?" imbuh La Nyalla.

Menurut La Nyalla, saling melontarkan ejekan juga tidak sesuai ajaran agama, dan tak sesuai adat ketimuran yang dipegang erat bangsa Indonesia.

"Kita ini manusia kan tidak tahu apa-apa. Belum tentu orang yang kita caci, itu lebih jelek dari kita. Bisa saja lebih baik di mata Allah SWT," kata La Nyalla.

La Nyalla menambahkan, kita harus mengelola perbedaan pendapat di Pilpres dengan dewasa. "Jadikan perbedaan pendapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan melemahkan bangsa," ujarnya.

"Silakan berdebat dan berbeda pendapat sampai jungkir balik, tapi jangan melontarkan ungkapan yang kasar. Toh kita ini sebenarnya saudara. Saran saya ini berlaku sama untuk pendukung Jokowi, Prabowo, dan siapa pun," pungkas calon anggota DPD RI tersebut. (RoHa)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog