Skip to main content

Komisi E Minta Dinas Pendidikan Jatim Tak Tutup Jurusan SMK

SURABAYA (Mediabidik) - Wacana Dinas Pendidikan Jawa Timur yang akan menutup jurusan sekolah SMK yang kurang diminati siswa mendapat penolakan oleh beberapa anggota  Komisi E DPRD Jatim.

Drs. Agus Dono Wibawanto,M,Hum  anggota Komisi E mengatakan bahwa dirinya kurang sepakat atas kebijakan kepala dinas pendidikan Jatim tersebut, karena menurut nya itu bukan solusi yang tepat.

" Semestinya solusi dari pemerintah dalam dalam hal ini Dindik Jatim mengetatkan terutama untuk mekanisme berdirinya SMK - SMK  yang ada di Jawa Timur, " Ucap Agus Dono saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (14/8).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Jatim harus siap membantu SMK- SMK Swasta maupun Negeri yang belum memiliki sekolah standarisasi sekolah yang bagus terutama disektor laboratoriumnya dan sumber daya gurunya.

" Kalau semua sudah di benahi baru kita mengevaluasi kenapa outputnya kurang maksimal, " terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.

Jadi, masih terang Agus Dono, persoalannya tidak semudah itu, semestinya Dindik Jatim harus memahami pasca pelimpahan wewenang SMA/SMK dari pemerintah tingkat 2 ke pemerintahan tingkat 1 baru berjalan 2 atau 3 tahun, ibarat orang baru merangkak.

" Saya pikir solusi yang paling tepat mulai di evaluasi, bukan malahan ditutup tetapi harus di benahi secara maksimal , " imbuhnya.

Oleh karena Komisi E Jatim minta Dinas Pendidikan, agar sekolah - sekolah Negeri maupun Swasta harus memiliki SOP dan standarisasi yang jelas dan harus menyampaikan kira - kira apa yang diperlukan dan jika pemerintah Provinsi anggaran nya ada, maka sudah kewajiban harus membantu.

" Saya berharap dinas pendidikan mengevaluasi kenapa output nya tidak sampai terserap langsung oleh sektor pekerjaan, " tuturnya.

Ditambahkan pria asli Malang ini bahwa Gubernur kita sudah melaksanakan  program double track yang bertujuan memberi nilai tambah kepada
Output dari SMK maupun SMA . 

Semestinya dinas pendidikan harus bekerja sama dengan dinas tenaga kerja yang mana dinas tenaga kerja tersebut memiliki balai - balai latihan tenaga kerja.

" Oleh sebab itu anggaran-anggaran yang ada, Komisi E Jatim berharap di  dialokasikan dan di maksimalkan untuk output dari sumber daya tersebut, " Pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama