Skip to main content

Jelang Idul Adha, Komisi B Jatim Desak RPH Tingkatkan Kebersihan

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B DPRD Jatim usulkan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di Jawa Timur perlu di tingkatkan kondisi kebersihannya, pasalnya saat ini masih banyak RPH - RPH kondisi kebersihan dan tempatnya kurang layak atau kumuh untuk di jadikan tempat penyembelihan daging hewan sapi. 

Suharti, S, Psi, MM Anggota komisi B yang menangani perekonomian mengatakan berdasarkan fakta dilapangan bahwa RPH perlu di tingkatkan pelayanannya baik dari segi tempatnya maupun kebersihannya.  Sebab ini perlu dilakukan guna mencegah penyakit pada hewan seperti terjangkit penyakit cacing pita ataupun antrax. 

" Apalagi menjelang idul kurban saat ini,  di khawatirkan ada hewan kurban terindikasi kena penyakit karena tempat pemotongan nya kotor dan banyak sampah di RPH tersebut, " terang Suharti saat di temui di ruang kerjanya, Senin (20/8).

Politisi perempuan asal fraksi PDI Perjuangan ini juga menerangkan kalau alangkah baiknya tempat RPH yang ada di Jawa Timur juga memiliki tempat untuk pemeliharaan dan penggemukan sapi. Hal ini perlu diadakan untuk sambil mengawasi hewan betina pada sapi,  sebab diluarsana terkadang peternak - peternak kita masih menyembelih hewan sapi betina. 

" Para peternak tidak mau ambil pusing, sebab sapi yang mereka miliki merupakan rojo koyo atau yang penting dapat uang. Jadi tidak mikir kalau yang di sembelih itu hewan betina. Yang penting mereka untung, " jelasnya. 

Ibu mudah kelahiran Kediri ini menegaskan jika di RPH di sediakan lahan untuk peternakan dan penggemukan sapi maka populasi hewan sapi betina bisa terjaga. Hal ini supaya Jatim tak mengalami kekurangan sapi lokal lagi bahkan mengurangi daging impor. 

" Kami (Komisi B) mengusulkan kepada dinas terkait yakni dinas peternakan Jatim untuk melakukan peningkatan dan menjaga kebersihan di RPH - RPH serta adanya lahan untuk penggemukan sapi dengan tujuan menjaga populasi hewan sapi betina, " pungkas Suharti yang maju dari Dapil Kediri-Tulunggagung dan Blitar.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua