Skip to main content

Dispendik Surabaya Akan Fasilitasi MKKS SMP Swasta

SURABAYA (Mediabidik) – Minimnya murid disekolah swasta di Surabaya, menjadi perhatian khusus pemerintah kota (Pemkot) Surabaya. Terkait hal tersebut Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bertemu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta untuk mencari solusi.

Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, dalam pertemuan itu membahas soal nasib dan kesejahteraan guru terdampak minimnya siswa di sekolah. Ada beberapa jalan keluar untuk mengatasi keluhan guru. Misalnya, guru diperbantukan di sekolah lain. Juga untuk memenuhi jam mengajar, guru bisa diperbantukan dalam kegiatan ekstra kurikuler.
 
"Soal guru sudah diatur, kita perbantukan ke sekolah lain. Ada beberapa guru yang tidak bisa kemana lagi, nanti ditawarkan menjadi guru kontrak di sekolah kita (negeri)," katanya.

Ikhsan menegaskan, pihaknya sudah minta data tentang guru yang terancam kekurangam jam pelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta data sekolah yang terdampak dan terancam mati. "Jadi kalau masih terdampak, kami mohon minta diberi data," ungkap Ikhsan.
 
Perihal Bopda yang sering menjadi keluhan sekolah-sekolah swasta, Dispendik telah menyiapkan beberapa formulasinya untuk penghitungan Bopda. Misalnya, pencairan Bopda berbasis jumlah siswa atau dengan model per rombongan belajar (rombel). 

"Gimana ke depan, apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per roombel. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus mengubah perwali," terangnya.

Sementara itu, puluhan Kepala SMP swasta yang tergabung dalam MKKS mendatangi Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (28/8). Mereka wadul soal minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan murid yang berdampak pada operasional sekolah swasta yang terancam mandeg.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, hasil hearing dengan MKKS diketahui ada 265-268 sekolah swasta di Surabaya, sementara ada 62 SMP negeri. MKKS berharap ada transparansi PPDB, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa baru yang total jumlahnya 12 ribu didik baru.

"Tahun ini ada sekolah yang tidak menerima peserta didik baru yaitu 23 sekolah, belum lagi tahun depan ada penambahan sekolah swasta. Nah kekhawatiran dari MKKS ini saya kira wajar, agar ada pemerataan pembagian siswa ini harus diperhatikan oleh Kadispendik Surabaya," katanya. 

Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, jumlah lulusan SMP tahun 2017 sebanyak 42 ribu, sementara tahun 2018 meningkat menjadi 44 ribu siswa. Dari jumlah kelulusan tersebut, sekolah swasta mendapatkan share hanya 13.618 siswa baru, sementara di tahun kemarin swasta mendapatkan 18.299 siswa.

Dari hearing Komisi D dengan MMKS, kata Agustin, MMKS berharap dalam PPDB pihak sekolah bisa dilibatkan agar sekolah swasta tahu betul berapa pagu untuk penerimaan siswa baru di sekolah swasta.

"Hal ini harus menjadi perhatian bagi Dispendik Kota Surabaya, kami juga tidak bisa menolak adanya pendirian sekolah swasta baru, namun jika pihak swasta dilibatkan dalam PPDB tentunya krisis siswa di sekolah swasta tidak akan terjadi seperti sekarang ini," tutupnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama