Tekan Tingginya Harga Beras, Dewan Dukung Pemkot Gelar Operasi Pasar

SURABAYAIMediabidik.Com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, mendukung pemerintah kota (Pemkot) untuk secara intens menggelar operasi pasar di setiap wilayah guna menekan kenaikan harga beras.

"Selama ini operasi pasar ini sangat efektif sebagai instrumen untuk mengendalikan harga," kata Anas Karno, Senin (18/09/2023)

Anas menyebutkan saat meninjau harga beras di pasar di kawasan Semolowaru, Surabaya pada Jumat (15/09) lalu distribusi beras bulog masih dibatasi yakni 8 karung ukuran 5 kg.

"Jadi setiap pedagang hanya bisa mengambil 8 karung ukuran 5 kg," terang Anas.

Anas menambahkan bahwa Surabaya yang bukan sebagai daerah penghasil beras harus lebih intens berkomunikasi dengan bulog agar suplay beras bisa terus lancar.

"Komunikasi harus terus dilakukan agar tidak terjadi saling tunggu dalam mengatasi kenaikan harga beras di Surabaya," terang Anas Karno.

Sementara itu, Rara salah satu pedagang di pasar Semolowaru mengatakan jika saat ini harga beras sudah dikisaran harga Rp. 54.000 hingga Rp. 55.000.

Rara menyebutkan tingginya harga beras sudah terjadi hampir 2 bulan.

"Mungkin karena musim kemarau ini dan juga mungkin karena terkena hama," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memasifkan kegiatan program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, apabila sekarang ini Gerakan Pangan Murah digelar sebulan di satu lokasi, maka ke depan berencana akan dibuat untuk beberapa lokasi.

Hal ini lanjut Antiek sebagaimana menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui Asisten 2 bagian Perekonomian dan Pembangunan.

"Kalau saat ini kita gelar satu kali di satu lokasi, beliau (Asisten 2) berkeinginan nanti bisa lima lokasi dalam waktu yang sama. Jadi, setiap bulan lima lokasi," tambahnya.

Masih kata Antiek, dalam Gerakan Pangan Murah ini, sebagai upaya dalam menstabilkan harga dan stok bahan pangang.

"Pemkot bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog dan stakeholder terkait, menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah pasar," pungkas Antiek.(red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog