Tekan Tingginya Harga Beras, Dewan Dukung Pemkot Gelar Operasi Pasar

SURABAYAIMediabidik.Com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, mendukung pemerintah kota (Pemkot) untuk secara intens menggelar operasi pasar di setiap wilayah guna menekan kenaikan harga beras.

"Selama ini operasi pasar ini sangat efektif sebagai instrumen untuk mengendalikan harga," kata Anas Karno, Senin (18/09/2023)

Anas menyebutkan saat meninjau harga beras di pasar di kawasan Semolowaru, Surabaya pada Jumat (15/09) lalu distribusi beras bulog masih dibatasi yakni 8 karung ukuran 5 kg.

"Jadi setiap pedagang hanya bisa mengambil 8 karung ukuran 5 kg," terang Anas.

Anas menambahkan bahwa Surabaya yang bukan sebagai daerah penghasil beras harus lebih intens berkomunikasi dengan bulog agar suplay beras bisa terus lancar.

"Komunikasi harus terus dilakukan agar tidak terjadi saling tunggu dalam mengatasi kenaikan harga beras di Surabaya," terang Anas Karno.

Sementara itu, Rara salah satu pedagang di pasar Semolowaru mengatakan jika saat ini harga beras sudah dikisaran harga Rp. 54.000 hingga Rp. 55.000.

Rara menyebutkan tingginya harga beras sudah terjadi hampir 2 bulan.

"Mungkin karena musim kemarau ini dan juga mungkin karena terkena hama," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memasifkan kegiatan program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, apabila sekarang ini Gerakan Pangan Murah digelar sebulan di satu lokasi, maka ke depan berencana akan dibuat untuk beberapa lokasi.

Hal ini lanjut Antiek sebagaimana menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui Asisten 2 bagian Perekonomian dan Pembangunan.

"Kalau saat ini kita gelar satu kali di satu lokasi, beliau (Asisten 2) berkeinginan nanti bisa lima lokasi dalam waktu yang sama. Jadi, setiap bulan lima lokasi," tambahnya.

Masih kata Antiek, dalam Gerakan Pangan Murah ini, sebagai upaya dalam menstabilkan harga dan stok bahan pangang.

"Pemkot bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog dan stakeholder terkait, menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah pasar," pungkas Antiek.(red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog