Skip to main content

Bank Jatim Bersama Pemkab Madiun Launching E-Retribusi Pasar dan Siskeudes

MADIUN|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus melakukan berbagai transformasi digital demi menciptakan akselerasi bisnis. Salah satu upaya yang telah dilakukan, yaitu melaunching E-Retribusi Pasar dan Siskeudes di Madiun. 

Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin dan Bupati Madiun Ahmad Dawami, pada Selasa (19/9/2023).

Zulhelfi menjelaskan, seperti yang telah diketahui bersama, saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat. Melihat hal tersebut, Bank Jatim dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, dan pemerintah kabupaten. 

"Sebagai wujud kontribusi Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, dengan melaunching Aplikasi Non Tunai Desa (CMS-Siskeudes) yang merupakan salah satu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Bank Jatim, BPKP, dan Kemendagri, tentunya Bank Jatim mendukung penuh aplikasi tersebut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun," paparnya.

Menurut Zulhelfi, dengan adanya aplikasi CMS-Siskeudes akan banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Antara lain, lebih aman, karena tak perlu lagi membawa uang tunai. Tertib pajak, karena dapat mengurangi kebocoran pembayaran pajak di desa. Memudahkan transaksi keuangan hingga wilayah pelosok desa, efisiensi waktu, serta transaksi dan administrasi lebih tertata rapi dan dapat terekam  dengan baik. 

"Saat ini target kami dalam implementasi CMS-Siskeudes sudah tuntas mencapai 198 desa di Kabupaten Madiun. Harapannya, Kabupaten Madiun bisa menjadi pionir menuju transformasi desa digital di Jawa Timur yang akan membuat Madiun semakin makmur dan sejahtera," tegas Zulhelfi.

Selain aplikasi CMS-Siskeudes, Bank Jatim juga telah mendukung program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Madiun. E-Retribusi ini merupakan salah satu implementasi sebagai langkah pengembangan elektronifikasi transaksi penerimaan pemerintah daerah. Sehingga, selain dapat memberikan kemudahan kepada pedagang pasar, juga bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, yaitu mengelola penerimaan lebih aman dan efisien.

"Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan, dan perawatan fasilitas pasar yang saat ini sudah tercatat ada 5 dari 19 pasar di Kabupaten Madiun yang menjalankan E-Retribusi Pasar," papar Zulhelfi.

Pihaknya berharap dengan berjalannya CMS-Siskeudes dan E-Retribusi Pasar ini, transaksi keuangan daerah dapat lebih efisien, transparan, serta akuntabel yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun. 

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Zulhelfi, butuh sinergitas yang baik antara Pemkab Madiun, Bank Jatim, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Madiun. "Semoga Bank Jatim Cabang Madiun dapat terus bersinergi berjalan beriringan dengan program yang dijalankan Pemkab Madiun selaku shareholder untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah," ungkap Zulhelfi.

Sementara itu, Ahmad Dawami berharap mudah-mudahan dengan adanya E-Retribusi Pasar dan Siskeudes ini bisa lebih memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan penerimaan keuangan. "Berbagai inovasi yang telah dilakukan ini, semoga bisa mengatasi berbagai problematika yang terjadi di masyarakat dan bisa membantu, serta mempermudah pengelolaan keuangan di pemerintahan, sehingga lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel," pungkasnya. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemkab Madiun melaunching E-Retribusi Pasar dan Siskeudes 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh