Dalam PAK 2023, Anggaran Operasional DSDABM Berkurang Rp265 Miliar

SURABAYAIMediabidik.Com - Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2023, anggaran operasional Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya berkurang Rp265 Miliar.

Dalam rapat PAK di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (18/09/2023) Kepala DSDABM Surabaya, Lilik Arijanto menjelaskan, ABPD murni 2023 alokasi anggaran DSDABM sekitar Rp1,5 triliun.

"Tapi dalam PAK ini menjadi sekitar Rp1,2 triliun atau berkurang Rp265 miliar,"ujar Lilik Arijanto dii Surabaya, Senin (18/09/2023).

Ia menerangkan, berkurangnya anggaran DSDABM karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun ini menurun, dan hanya anggaran yang telah disesuaikan dengan pendapatan.

Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran DSDABM Surabaya, terang Lilik, sampai dengan bulan Agustus 2023 baru mencapai 34 persen.

Lilik Arijanto menambahkan, untuk realisasi pendapatan di DSDABM Surabaya dari target Rp737 juta baru tercapai 80,41persen.

Ia kembali menjelaskan, dari PAK tahun ini, DSDABM terdapat perubahan anggaran sebesar Rp495 juta di Kesekretariatan atau Sekretaris, terutama untuk perlengkapan kantor.

Lebih lanjut Lilik Arijanto menerangkan, untuk kebijakan teknis dan strategis DSDABM Surabaya terutama untuk pembangunan drainase dari kebutuhan anggaran perencanaan ini ada pengurangan sebesar Rp3 miliar.

"Pengurangan tersebut terbesar untuk pembangunan drainase, tapi paling besar pengurangan anggaran bangun pompa air di Pagesangan,"pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog