Skip to main content

Diduga Berdiri Ditanah Irigasi Hotel Mini Dikawasan Kenpark Dikeluhkan Warga Jalan Sukolilo

SURABAYAIMediabidik.Com - Hotel Mini di kawasan Kenpark kota Surabaya dipersoalkan warga Jalan Sukolilo. Pasalnya, Mini hotel yang tidak jauh dengan kantor kelurahan Sukolilo Baru itu diduga menempati tanah irigasi. 

Kabar ironi itu disampaikan Abdul Munif Ketua RT 1, dan Hanafi Ketua RW-02 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak. Keduanya bersepakat bahwa Hotel mini yang diduga menempati tanah irigasi puluhan itu harus dibongkar.

"Sebenarnya sudah lama, warga ini sangat risau dengan adanya hotel mini (Kenpark) ini," cetus Hanafi mengawali keterangannya.

Karena menurutnya, keberadaan Hotel mini di Kawasan Kenpark tidak seperti hotel pada umumnya. Diduga kuat Hotel tersebut banyak dimanfaatkan oleh pengguna sebagai tempat melepas nafsu.

Sehingga tutur Hanafi, aktifitas hotel tersebut, secara sosial sangat berdampak pada mental anak-anak di sekitar Hotel. "Anak-anak melihat lalu lalang yang menyewa hotel dampaknya mengganggu sekali. Ini sangat mengganggu," tegasnya.

Menariknya ungkap Hanafi, hotel tersebut berdiri di atas lahan yang tidak seharusnya. "Apalagi, sepengatahuan saya tanah ini memakai tanah irigasi," ujarnya.

Meski diduga berdiri di atas tanah irigasi jelasnya, sejak puluhan tahun hingga sekarang Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) belum pernah merespon keluhan warga. "Sejak saya menjadi RW, banyak warga yang mengadu ke saya. Oleh karenanya, saya berharap Pemerintah menindaklanjuti keluhan Warga ini," jelasnya.

Sementara di tempat yang sama, Abdul Munif Ketua RT 1/RW2 melengkapi pernyataan Hanafi. Menurutnya, sebenarnya keluhan warga sudah belangsung sejak lama. Namun keluhan warga atas hotel tersebut tidak pernah mendapat respon dari pemangku kebijakan.

"Padahal warga di Sukolilo tidak memiliki fasilitas umum, seperti sarana olahraga, Balai RW. Kalau itu benar tanah irigasi, apa tidak sebaiknya lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan warga daripada hotel yang lahannya banyak dipertanyakan warga," jelasnya.

"Saya, Pak RW, dan masyarakat berharap tanah irigasi itu dibongkar dan bisa dimanfaatkan warga untuk kepentingan umum. Misalnya sarana olahraga dan balai RW," harapnya.

Kenapa harus dibongkar? Karena tutur Munif pengelola Hotel tersebut tidak pernah menunjukkan hak kepemilikannya ke Warga. "Dulu pernah ditunjukkan ke saya (surat kepemilikan), tapi hanya digenggam saja, tidak ditunjukkan. Jadi saya yakin, pengelola hotel mini itu tidak memiliki surat," tegasnya.

Sementara Mahfudz sekretaris Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya mengaku mendukung pernyataan Hanafi dan Abdul Munif. "Kalau warga sudah bersepakat bahwa hotel tersebut harus dibongkar. Maka saya minta Pemkot wajib menindaklanjutinya," tukasnya.

Untuk kedepannya tuturnya, dirinya dan warga menunggu respon Pemkos. "Kita tunggu respon Pemkot dalam menyikapi keluhan Warga. Kita tunggu juga, apakah Pemkot punya nyali," pungkasnya.(red) 

Teks foto : Mahfudz sekretaris Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya saat melakukan kunjungan kerja di kelurahan Sukolilo Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni