Skip to main content

Dukung Gerakan Merdeka Berkarir, Bank Jatim Salurkan CSR ke Disnakertrans Jawa Timur

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Salah satu contohnya lewat kegiatan Job Fair 2023 dengan tagline Merdeka Berkarir. 

Kegiatan tersebut berlangsung, di Galaxy Exhibition Center Surabaya, pada Selasa (19/9/2023). Yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. 

Dalam rangkaian acara Job Fair 2023, Bank Jatim menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa mobil ambulans kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman kepada Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo. "Ambulans ini digunakan untuk membantu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur, baik yang dalam kondisi sakit maupun jenazah PMI yang meninggal dunia," tutur Busrul. 

Menurutnya, bantuan berupa satu unit ambulans tersebut, sebagai wujud kecintaan dan kepedulian Bank Jatim kepada masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam mengembangkan bisnis. ""Semoga Bank Jatim bisa terus memberikan kontribusi yang positif untuk negeri. Oleh karena itu, kami siap berkolaborasi serta bersinergi di berbagai bidang demi kemajuan bersama," tegas Busrul.

Selain penyerahan CSR, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan pakta bersama untuk mendukung Gerakan Merdeka Berkarir. Beberapa institusi terlibat dalam penandatanganan pakta tersebut. Termasuk Bank Jatim. 

Adanya Gerakan Merdeka Berkarir ini dalam rangka menyiapkan angkatan kerja Jawa Timur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi demi menyambut Indonesia Emas 2045. "Kerja sama seperti ini membuktikan komitmen kuat perusahaan dalam mendorong dunia pendidikan dan mendukung program pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul," tutur Busrul.

Sementara itu, dalam sambutannya, Khofifah mengatakan, untuk mempercepat seseorang mendapatkan lapangan kerja, harus ada keselarasan antara kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha dengan kompetensi yang dimililiki oleh masyarakat. "Kami bersyukur, karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur per Februari 2023 berada di angka 4,33 persen, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 5,45 persen. Saya harap angka ini bisa terus turun dengan cara agresif membangun sinergitas yang seproduktif mungkin," paparnya.

Dalam Job Fair tersebut, Pemprov Jawa Timur melalui Disnakertrans Jawa Timur juga mendorong inklusifitas bagi tenaga kerja disabilitas dengan menghadirkan lowongan kerja bagi mereka. "Ini sudah komitmen kami supaya tenaga kerja disabilitas mendapat lapangan pekerjaaan," ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan, inklusifitas atau kesetaraan bagi semua angkatan kerja adalah bagian dari komitmen bersama. Tak hanya di sektor tenaga kerja, namun juga dalam pendidikan, kesehatan, dan ruang pelayanan publik lainnya. "Jadi perlu adanya kesetaraan perlakuan di antara masyarakat Jawa Timur di segala sektor, terutama terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Serta yang tak kalah penting lagi adalah mendukung para job creator, seperti perusahaan start up yang bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap orang nomor satu di Jawa Timur tersebut. (rinto)

Caption: Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menyerahkan CSR secara simbolis mobil ambulance kepada Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Bagijo. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni