Berdasarkan jadwal, pembahasan PAK akan digelar di ruang Komisi B pada Jumat, (22/9) pukul 12.30 WIB. Sayangnya rapat tersebut dibatalkan atau ditunda.
Sekretaris Komisi B Mahfud mengatakan, selain dinas dari pemkot yang tidak datang memenuhi undangan tersebut, SIER disebut malah sampai 2 kali tidak hadir
"Ini rapat ke 2 kalinya Dirut dan jajarannya PT SIER tidak bisa datang. Yang datang tadi hanya dari Satuan 4 saja," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (22/9) sore.
Mahfud menegaskan, ketidakhadiran mereka dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi DPRD Kota Surabaya.
Menurutnya, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan berefek buruk terhadap BUMD yang lain. Misalnya hasil laporan PAK kepada badan Badan Anggaran (Banggar).
"Artinya mereka berani sekali melecehkan Komisi B, dan Dirut BUMD lainnya bisa saja meniru tidak akan datang juga ketika diundang rapat," kata Mahfudz.
"Kita tidak bisa melaporkan ke Banggar hasil rapat hari ini dengan SIER," terangnya.
Anggota Komisi B Akhmad Suyanto menambahkan, pihaknya akan mengundang kembali dinas terkait dan SIER pada rapat sebelumnya.
Namun, bila mereka mengindahkan kembali, ia menyebut ada indikasi pelecehan.
Secara institusi beber dia, DPRD bisa meminta bantuan penegak hukum untuk menghadirkan dinas maupun Dirut BUMD di dalam rapat.
"Itu ada dasar hukumnya di tata tertib (Tatib) DPRD," tegasnya.
"Jika nanti rapat ke 3 mereka tidak bisa datang itu berarti ada sebuah indikasi pelecehan," ujarnya.
Sebagai Informasi: Dalam pembahasan PAK 2023, Jumat (22/9) Komisi B mengundang Badan Pendapatan daerah (Bappeda), Bappeda Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (Satuan empat), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan PT SIER. (red)
Comments
Post a Comment