Skip to main content

Dua Kali Rapat PAK 2023 Ditunda, Dua Kali Pula Dirut PT SIER Mangkir

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya sedianya akan menggelar rapat untuk membahas Perubahan APBD Kota (PAK) Surabaya 2023, dengan beberapa Dinas Pemkot Surabaya serta Dirut beserta jajaran BUMD PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Berdasarkan jadwal, pembahasan PAK akan digelar di ruang Komisi B pada Jumat, (22/9) pukul 12.30 WIB. Sayangnya rapat tersebut dibatalkan atau ditunda.

Sekretaris Komisi B Mahfud mengatakan, selain dinas dari pemkot yang tidak datang memenuhi undangan tersebut, SIER disebut malah sampai 2 kali tidak hadir

"Ini rapat ke 2 kalinya Dirut dan jajarannya PT SIER tidak bisa datang. Yang datang tadi hanya dari Satuan 4 saja," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (22/9) sore.

Mahfud menegaskan, ketidakhadiran mereka dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi DPRD Kota Surabaya. 

Menurutnya, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan berefek buruk terhadap BUMD yang lain. Misalnya hasil laporan PAK kepada badan Badan Anggaran (Banggar).

"Artinya mereka berani sekali melecehkan Komisi B, dan Dirut BUMD lainnya bisa saja meniru tidak akan datang juga ketika diundang rapat," kata Mahfudz.

"Kita tidak bisa melaporkan ke Banggar hasil rapat hari ini dengan SIER," terangnya.

Anggota Komisi B Akhmad Suyanto menambahkan, pihaknya akan mengundang kembali dinas terkait dan SIER pada rapat sebelumnya.

Namun, bila mereka mengindahkan kembali, ia menyebut ada indikasi pelecehan. 

Secara institusi beber dia,  DPRD bisa meminta bantuan penegak hukum untuk menghadirkan dinas maupun Dirut BUMD di dalam rapat.

"Itu ada dasar hukumnya di tata tertib (Tatib) DPRD," tegasnya.

"Jika nanti rapat ke 3 mereka tidak  bisa  datang itu berarti ada sebuah indikasi pelecehan," ujarnya.

Sebagai Informasi: Dalam pembahasan PAK 2023, Jumat (22/9) Komisi B mengundang Badan Pendapatan daerah (Bappeda), Bappeda Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (Satuan empat), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan PT SIER. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni