Skip to main content

Walau APBD Minim, Dewan Desak Pemkot Jangan Abaikan Pembangunan Drainase


Mediabidik.com
– Meski anggaran masih minim hanya sekitar Rp400 miliar duit yang ada di kas Pemkot Surabaya, namun Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta pemkot tetap prioritaskan proyek drainase dan saluran, termasuk box culvert.

Anggota Komisi C, Buchori Imron mengatakan, proyek drainase dan saluran air di Surabaya harus menjadi prioritas, karena jangan sampai saat tiba musim hujan proyek belum kelar.

"Dampaknya, kota Surabaya kembali dilanda banjir. Jadi penting proyek drainase segera direalisasikan, meski kita tahu anggaran yang diperoleh Pemkot Surabaya sampai bulan Mei tahun ini relatif minim." ujarnya di Surabaya, Kamis (03/05/21).

Ia menjelaskan, meski Pemkot Surabaya kini fokus pada peningkatan perekonomian, namun jangan sampai anggaran daerah habis disektor pemulihan ekonomi saja. 

Disisi lain, kata Buchori Imron, pembangunan yang sifatnya vital seperti proyek drainase untuk mengurangi banjir, jangan sampai diabaikan. 

"Terpenting, bagaimana caranya agar proyek di Surabaya ini segera dijalankan, jangan sampai ditunda-tunda." tegasnya.
 
Buchori Imron kembali mengatakan, Kebiasaan proyek dikebut jelang akhir tahun seharusnya jangan terjadi lagi di kepemimpinan Eri Cahyadi Walikota Surabaya saat ini. 

Dirinya menegaskan, proyek yang dikebut secara bersamaan jelas tidak  menghasilkan kualitas yang baik dari suatu proyek. "Sudah banyak proyek fisik di Surabaya yang kualitasnya tidak baik." tuturnya.

Untuk itu Buchori Imron menyarankan kepada Pemkot Surabaya, mumpung masih triwulan ke dua tahun 2021, sebaiknya proyek yang menjadi prioritas kenyamanan warga seperti drainase untuk antisipasi banjir, sebaiknya bulan ini juga segera direalisakan, karena masih kemarau. 

"Jika proyek dikerjakan sejak awal tentu pengawasannya sangat lebih mudah, efeknya proyek-proyek lain di Surabaya step by step berjalan." terang politisi senior PPP Kota Surabaya ini.

Dirinya kembali menyarankan, untuk proyek penunjukkan langsung (PL) dan lelang jika memang ada pelelangan, Pemkot Surabaya seyogyanya segera dikerjakan jangan tunggu lama. Dan jikalau proyek besar tidak dimungkinkan terealisasi karena minimnya anggaran, paling tidak proyek kecil-kecil tapi sangat berarti bagi masyarakat harus segera dicairkan.

"Misalnya proyek drainase dan saluran, pompa air, gedung dan bangunan serba guna dengan memperhitungkan anggaran yang ada, karena proyek juga jangan sampai mangkrak."ujarnya.

Buchori Imron kembali menambahkan, proyek dengan nilai kecil jika direalisasikan Pemkot Surabaya untuk kondisi saat ini, tentu sangat berarti bagi pergerakan ekonomi Surabaya. Mengapa, karena jika proyek berjalan lancar tentu menambah tenaga kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran di Surabaya.

"Sekecil apapun proyek yang bisa dikerjakan saat ini, sudah pasti akan menambah imun ekonomi Surabaya. Jadi kami minta Pemkot Surabaya segeralah dicairkan jika memang sudah ada proyek yang akan dikerjakan saat ini." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh